Dasco Ahmad Klarifikasi Isu Cawapres: Wacana Pemakzulan Gibran Picu Gelombang Hoaks Politik

Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, secara tegas membantah spekulasi bahwa dirinya akan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres). Melalui akun Instagram pribadinya, Dasco meluruskan kabar tersebut sebagai hoaks murni yang disebarkan dengan motif spesifik: pengalihan isu dari skandal penyadapan ilegal yang mengargetkan Presiden Prabowo Subianto. Klarifikasi ini bermunculan di tengah memanasnya dinamika politik nasional yang dipicu oleh wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Penyadapan ilegal menjadi isu sensitif yang terus menggegerkan publik dan institusi.

Dasco mengaitkan langsung peredaran hoaks cawapres dengan upaya mendompleng atensi publik dari isu hukum yang lebih sensitif. "Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," tegas Dasco pada Kamis (5/11). Ia menekankan, "Ada upaya pengalihan isu, saya pastikan itu hoax!" Respons ini menunjukkan adanya strategi naratif di media sosial yang memanfaatkan ketegangan politik legislatif untuk membingkai kembali isu hukum keamanan negara. RUU Perampasan Aset juga menjadi bagian dari diskusi yang berkaitan dengan upaya pengamanan hukum di tengah ketegangan politik ini.

Akar Wacana: Putusan Hukum vs Kewenangan Konstitusional

Pemicu utama gelombang wacana pemakzulan di parlemen dan masyarakat merupakan buntut dari dua putusan hukum tinggi yang kontradiktif. Pertama, pada Jumat (30/10), Mahkamah Agung mengabulkan gugatan dari HM Subhan, memutus bahwa surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, dinyatakan tidak sah. Kedua, pada Selasa (6/10), Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau diploma luar negeri yang setara dengan tamat SMA. Diskusi mengenai ijazah palsu juga semakin memanas, mengingat keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini.

Namun, poin krusial yang sering diabaikan dalam diskusi wacana pemakzulan adalah batas kewenangan yudisial. Dalam sidang MK tersebut, lembaga tersebut secara eksplisit menyebut tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi posisi Gibran sebagai wakil presiden. Ini menciptakan kekosongan hukum yang memicu spekulasi dan wacana politisasi di kalangan partai politik parlemen, yang hingga kini masih bergulir.

Dampak Politik dan Langkah Lanjutan

Kedua isu—penyadapan ilegal dan wacana pemakzulan—menyoroti rapuhnya kepercayaan publik terhadap institusi. Peredaran nama Dasco dan Ketua DPR Puan Maharani sebagai cawapres menjadi indikasi kuat bagaimana narasi palsu dapat menciptakan disorientasi dalam proses demokrasi. Bagi institusi negara, ini adalah sinyal bahwa verifikasi fakta (fact-checking) di ruang digital harus dipercepat untuk mencegah eskalasi konflik horizontal antara lembaga negara dengan publik. Aturan hukum terkait penyadapan ilegal juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya.

• Mahkamah Agung: Putusan surat keterangan penyetaraan Gibran tidak sah (30/10).
• Mahkamah Konstitusi: Menolak permohonan ijazah luar negeri namun menegaskan tidak berwenang membatalkan jabatan Wapres (6/10).
• Sufmi Dasco Ahmad: Klarifikasi isu cawapres adalah hoaks pengalihan isu penyadapan ilegal.
• Jokowi juga membuka urutan pendidikan formalnya untuk membantah tuduhan ijazah palsu.