Jokowi Urai Riwayat Pendidikan SD hingga S-1 UGM di Sidang Kasus Ijazah Palsu

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis (5/11) sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Di hadapan terdakwa Roy Suryo, Jokowi secara rinci memaparkan rekam jejak pendidikannya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga meraih gelar sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM), guna membantah narasi negatif yang telah beredar.

Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum meminta Jokowi menjelaskan alur pendidikan formalnya. Jokowi menegaskan bahwa ia menempuh pendidikan di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 6 Kota Surakarta sebelum akhirnya menyabet gelar S-1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Ia juga menjelaskan bahwa tuduhan tersebut bukan baru-baru ini muncul, melainkan telah berkembang sejak tahun 2024 dan semakin masif di tahun 2025.

Rincian Akademik: Fokus Teknologi Kayu di UGM

Menjawab pertanyaan jaksa mengenai penjurusan di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menjelaskan bahwa saat ia berkuliahi, tidak ada sistem penjurusan formal. Namun, mahasiswa diberikan kebebasan memilih mata kuliah spesifik. Jokowi memilih fokus pada bidang Teknologi Hasil Hutan atau Teknologi Kayu. Beberapa mata kuliah pilihan yang ia tekankan antara lain:

• Struktur dan Sifat Kayu
• Pengeringan dan Pengawetan Kayu
• Pulp dan Kertas
• Industri Kayu Lapis
• Penggergajian

"Teman-teman saya menyampaikan bahwa saya berada di wilayah jurusan Teknologi Kayu atau Teknologi Hasil Hutan," ujar Jokowi di persidangan, memastikan validitas akademik ijazahnya.

Latar Belakang Dakwaan dan Kronologi Laporan

Kasus ini bermula dari unggahan video di media sosial seperti X dan YouTube yang menyebut ijazah Jokowi palsu. Jokowi mencatat bahwa ia telah diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya sebanyak tiga kali, terakhir pada 1 April 2026. Ia membuat laporan pada 30 April 2025 setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 KUHP terkait pencemaran nama baik serta pasal-pasal dalam UU ITE. Bagi Jokowi, pelaporan ini dilakukan karena narasi yang tersebar dinilai sudah "kebablasan" dan merusak reputasi publik.