Ketua DPD RI Sultan Najamudin Luncurkan Gagasan 'Green Democracy' untuk Keseimbangan Politik dan Ekologi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, secara resmi memperkenalkan kerangka kerja baru bernama Green Democracy sebagai pilar utama dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan keadilan sosial. Gagasan ini diungkap dalam keynote speech pada episode pertama forum Senator Menyapa 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (5/11), sekaligus menandai momentum evaluasi perjalanan 22 tahun lembaga legislatif tersebut dalam mengawal otonomi daerah.

Forum yang merupakan kolaborasi antara DPD RI dan CNN Indonesia ini mengusung tema "Dua Dasawarsa DPD RI Mengawal Daerah", yang bertujuan untuk tidak hanya sekadar memamerkan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut dan hambatan kelembagaan yang masih dihadapi. Kehadiran tema ini menegaskan komitmen DPD RI untuk menempatkan kelestarian ekologis sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan politik, bukan sekadar sekadar isu sampingan.

Prinsip Hope and Balance: Menolak Utang Ekologis

Sultan Najamudin menjelaskan bahwa esensi dari green democracy adalah keyakinan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mewariskan 'utang ekologis' kepada generasi mendatang. Ia menekankan semangat hope and balance, yaitu menjaga harapan masyarakat sekaligus menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan penyelenggaraan politik yang beretika dan sejuk. "Gagasan green democracy yang kami usung, berangkat dari keyakinan bahwa demokrasi harus menghadirkan keseimbangan. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, pertumbuhan hari ini tidak boleh mewariskan utang ekologis, dan keputusan politik tidak boleh menjauh dari keadilan sosial," ujar Sultan Najamudin. Ia menegaskan bahwa semangat ini akan diterjemahkan ke dalam kerja-kerja politik kelembagaan DPD RI sesuai kapasitas yang dimiliki, memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada dampak lingkungan dan sosialnya.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Evaluasi Kebijakan

Untuk memperkaya diskusi, forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta pakar otonomi daerah Prof. Djohermansyah Djohan. Keterlibatan tokoh lintas bidang ini diharapkan dapat memberikan perspektif komprehensif dalam menyikapi tantangan pembangunan daerah. Publik dapat menyaksikan diskusi mendalam ini melalui CNN Indonesia TV, YouTube, dan live streaming di CNNIndonesia.com mulai pukul 19.00 WIB, yang menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memahami arah kebijakan DPD RI ke depan dalam menyeimbangkan aspirasi daerah dengan urgensi global terkait isu lingkungan.