Utang Pemerintah Tumbuh Terukur: Capai Rp10.326,9 T di Kuartal III-2026, Rasio PDB Turun

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah mencapai Rp10.326,93 triliun pada akhir kuartal III-2026 atau per 30 September 2026. Angka ini setara dengan 40,30% Produk Domestik Bruto (PDB), menandakan pengelolaan fiskal yang tetap terjaga meski dalam kondisi perekonomian yang dinamis.

Perkembangan ini menunjukkan adanya stabilitas dalam struktur liabilitas negara. Meskipun nominal utang mengalami kenaikan dibandingkan kuartal sebelumnya, kemampuan negara untuk membayarkannya relatif meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh turunnya rasio utang terhadap PDB.

Kenaikan Nominal dan Penurunan Rasio PDB

Jika dibandingkan dengan posisi akhir kuartal II-2026 yang sebesar Rp10.293,69 triliun, terjadi tambahan utang sebesar Rp33,24 triliun dalam satu kuartal tersebut. Namun, secara proporsional, rasio utang terhadap PDB justru menurun dari 41,26% menjadi 40,30%. Penurunan persentase ini mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi domestik berhasil mengimbangi penambahan kewajiban pemerintah.

DJPPR Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penambahan ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan yang sehat. "Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," ujar catatan resmi DJPPR yang dirilis pada Kamis (5/10/2026).

Didominasi Surat Berharga Negara (SBN)

Struktur komposisi utang pemerintah menunjukkan dominasi instrumen dalam negeri. Mayoritas utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dengan nilai mencapai Rp8.962,40 triliun, sementara sisanya sebesar Rp1.364,53 triliun berasal dari pinjaman.

Berdasarkan pengumuman DJPPR, instrumen SBN menyumbang porsi terbesar yaitu 86,79% dari total utang. Ketergantungan yang kuat pada pembiayaan domestik melalui SBN menjadi indikator penting bagi ketahanan fiskal, seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan peran pelaku pasar keuangan domestik dalam mendukung pembangunan nasional.