200 Ribu UMKM Jateng Bersertifikat Halal, Pemprov Bidik Ekosistem Pariwisata Ramah Muslim

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat pencapaian signifikan dalam penguatan ekonomi syariah dengan 200.815 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kini telah mengantongi sertifikat halal melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyatakan bahwa angka ini menjadi fondasi strategis untuk mengembangkan ekosistem produk halal sekaligus menyambut potensi besar pariwisata ramah Muslim di wilayah tersebut.

Target Perluasan Ekosistem Halal Berkelanjutan

Dari total sekitar 4,2 juta UMKM yang beroperasi di Jawa Tengah, Wagub Taj Yasin menegaskan target penambahan jumlah usaha bersertifikat akan terus ditingkatkan. Penguatan ini sejalan dengan arah pembangunan provinsi pada tahun 2027 yang berfokus pada pariwisata ramah Muslim dan ekonomi syariah berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemeriksa halal, serta pelaku usaha untuk memastikan konsistensi standar produksi. Dalam upaya penguatan ekonomi daerah ini, perhatian juga diberikan pada stabilitas pasokan bahan pangan, seperti yang diantisipasi dalam langkah penanganan anti-gejolak harga pangan di Jawa Tengah menjelang hari besar keagamaan.

• Jumlah UMKM bersertifikat saat ini: 200.815 unit.
• Total potensi UMKM di Jateng: Sekitar 4,2 juta unit.
• Fokus kebijakan: Pengawasan berkala dan pendampingan bagi pelaku usaha belum tersertifikasi.

Keterbukaan Informasi dan Fasilitas Wisata

Taj Yasin mengingatkan bahwa sertifikat halal tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif, melainkan harus disertai pengawasan ketat oleh penyelia untuk menjamin integritas proses produksi. "Kami membutuhkan semua stakeholder... termasuk penyelia untuk pengawasan produk-produk halal," ujarnya. Namun, ia juga meluruskan persepsi publik bahwa penguatan ekosistem halal bukan berarti membatasi produk nonhalal. Sebaliknya, keterbukaan informasi bertujuan memberikan kenyamanan pilihan bagi seluruh masyarakat sesuai keyakinan masing-masing.

Dalam konteks pariwisata, Pemprov Jateng mendorong destinasi wisata untuk mengidentifikasi kebutuhan wisatawan Muslim secara spesifik. Langkah konkret yang diminta meliputi penyediaan pusat kuliner atau kedai makanan bersertifikat halal di kawasan wisata, serta peningkatan fasilitas pendukung di hotel maupun objek wisata alam dan buatan guna menciptakan pengalaman perjalanan yang inklusif. Pengembangan infrastruktur pendukung ini juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan aksesibilitas, sejalan dengan komitmen pemprov dalam meningkatkan layanan dasar hingga ke pelosok desa yang mendukung kenyamanan masyarakat secara menyeluruh.