Menjegal Target 8 Persen: Kota Bima Gencar Dorong Investasi Lokal dan Industri

Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Untuk mewujudkan capaian tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sembilan strategi komprehensif guna mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan produktivitas industri lokal. Strategi ini dirancang untuk memperbesar nilai tambah ekonomi serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di daerah tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, Syarif Rustaman, menegaskan bahwa upaya ini memerlukan perencanaan yang terarah serta penguatan koordinasi lintas sektor agar dampaknya nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program untuk menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.

Lonjakan Investasi dan Tren Ekonomi Kota Bima

Berdasarkan data statistik daerah, pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada 2025 tercatat sebesar 3,95 persen. Realisasi penanaman modal di tahun yang sama mencapai sekitar Rp131,01 miliar dan didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Tren positif berlanjut pada 2026, di mana realisasi investasi meningkat menjadi Rp136 miliar atau 103,8 persen dari target. Capaian ini seluruhnya berasal dari PMDN, dengan komposisi usaha nonmikro kecil sebesar Rp81,96 miliar dan usaha mikro kecil (UMK) Rp54,03 miliar. Penanaman modal terbesar terserap pada sektor kesehatan, transportasi, perdagangan, dan jasa sosial. Meski Penanaman Modal Asing (PMA) belum mencatatkan realisasi signifikan, pemerintah menawarkan proyek strategis melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO), termasuk pembangunan Plaza Hybrid Mantika senilai Rp413,4 miliar yang telah lolos kurasi.

Sembilan Strategi dan Dampak Kesejahteraan

Untuk mencapai target 8 persen, Bappeda Kota Bima merumuskan sembilan strategi kunci. Beberapa poin utama strategi tersebut meliputi percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi PMA dan PMDN, serta percepatan proyek infrastruktur. Pemerintah juga fokus pada pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, dan kemudahan perizinan berusaha. Dari sisi makro, Kota Bima memiliki 168.060 penduduk pada 2026 dengan PDRB sekitar Rp34,01 juta per tahun pada 2025. Angka kemiskinan pada 2025 berada di 7,33 persen (sekitar 14.540 jiwa), lebih rendah dari rata-rata Provinsi NTB yang sebesar 11,78 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,04. Untuk mendukung target tersebut, Bappeda mengoordinasikan upaya dengan PLN, BPN, dan Bank NTB Syariah guna memastikan ketersediaan infrastruktur, kepastian layanan pertanahan, dan akses pembiayaan yang solid.