Ahmad Luthfi Perkuat Satgas Pangan Jateng: Anti-Gejolak Harga & Lintas Instansi Jelang Nataru 2027

Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah, mengambil langkah strategis dengan menginstruksikan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga guna mengantisipasi potensi penimbunan dan manipulasi harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Instruksi tegas ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 yang digelar di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada Kamis (5/11). Luthfi menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas esensial jauh sebelum lonjakan permintaan warga terjadi, sehingga seluruh kepala daerah diminta bergerak cepat melakukan langkah antisipatif.

Strategi pengendalian ini tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga mencakup penegakan hukum yang tegas. Ahmad Luthfi meminta aparat penegak hukum tidak ragu melakukan tindakan jika menemukan indikasi pelanggaran spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama, melibatkan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, pemerintah provinsi, dan kejaksaan dalam satu tim pengawasan wilayah. "Semuanya akan ikut bersama-sama membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan wilayah," ujar Luthfi dalam keterangan tertulis yang dirilis Sabtu (7/11).

Kolaborasi Lintas Daerah dan Peran Aktif BUMD

Untuk menjaga stabilitas pasokan, Luthfi menekankan pentingnya memperkuat distribusi dari wilayah surplus ke daerah defisit. Komoditas rentan seperti bawang merah dan cabai menjadi perhatian khusus karena fluktuasi produksi antardaerah dapat menggerus stabilitas harga. Ia menginstruksikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengoptimalkan perannya sebagai offtaker atau penyerap hasil panen petani. Lebih dari itu, kepala daerah didorong menjalin kerja sama formal antardaerah, bukan sekadar koordinasi informal antarpedagang. "Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi," tegasnya, menekankan peran eksekutif dalam memastikan rantai pasok tetap lancar.

Dampak dari koordinasi ini diharapkan mampu menekan gejolak harga melalui optimalisasi operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Luthfi mengingatkan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh bersifat reaktif saat harga sudah melonjak. Pemerintah daerah diwajibkan memiliki pemetaan stok, proyeksi kebutuhan, dan jalur distribusi yang matang agar potensi inflasi dapat dicegah sejak dini.

Tesimoni Simbolis dan Penguatan Rantai Pasok Pangan

Sebagai penutup rangkaian acara, Ahmad Luthfi menyerahkan dukungan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah kepada 10 kelompok penerima secara simbolis. Diantaranya adalah Gapoktan Maju Makmur Magelang, Kelompok Perikanan Sumber Rejeki Temanggung, Poktan Ngudi Mulyo Kabupaten Semarang, Poktan Sidukuh Pemalang, dan Poktan Margodadi Batang. Kelompok lain berasal dari Temanggung, Banjarnegara, Banyumas, Sukoharjo, dan Klaten. Penyerahan ini menandai kemitraan strategis antara pelaku usaha, koperasi, dan petani champion untuk memperkuat rantai pasok pangan. Kolaborasi ini dirancang untuk memastikan distribusi antardaerah tetap efisien dan harga pangan tetap stabil di tengah dinamisnya kebutuhan masyarakat.