RUU Perampasan Aset Disahkan: Dana Korban Investasi Bodong Kini Berpotensi Kembali Langsung
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Perubahan ini diharapkan menjawab keluhan panjang para korban investasi bodong yang selama ini tidak pernah menerima kompensasi kerugian mereka.
- Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman , menegaskan bahwa regulasi baru ini memberikan keadilan prosedural bagi masyarakat yang menjadi korban investasi masal.
- Sebelumnya, dana hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang melibatkan teknologi informasi masuk ke dalam pundi-pundi negara terlebih dahulu.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah resmi menyepakati langkah krusial dalam memberantas kejahatan ekonomi digital melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026, regulasi ini diproyeksikan mengubah paradigma penanganan korban penipuan teknologi informasi, di mana uang kerugian mereka dapat dikembalikan secara langsung melalui mekanisme penjualan aset pelaku, bukan lagi disimpan di kas negara. Perubahan ini diharapkan menjawab keluhan panjang para korban investasi bodong yang selama ini tidak pernah menerima kompensasi kerugian mereka.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa regulasi baru ini memberikan keadilan prosedural bagi masyarakat yang menjadi korban investasi masal. Sebelumnya, dana hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang melibatkan teknologi informasi masuk ke dalam pundi-pundi negara terlebih dahulu. "Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," ujar Habiburokhman kepada awak media di Kompleks Parlemen pada Rabu, 18 November 2026. Ia menambahkan bahwa selama ini, Komisi III DPR banyak menerima pengaduan dari korban yang merasa dirugikan karena hak mereka atas pengembalian dana tidak pernah direalisasikan secara langsung oleh negara.
Enam Tindak Pidana Utama yang Dikenai Perampasan Aset
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mencakup enam kategori tindak pidana berat yang aset pelakunya dapat dirampas. Kategori ini dirancang untuk menjangkau kejahatan yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Berikut adalah daftar tindak pidana yang tercantum dalam RUU tersebut:
- Tindak pidana korupsi;
- Tindak pidana narkotika dan psikotropika;
- Tindak pidana pendanaan terorisme;
- Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
- Tindak pidana perdagangan orang;
- Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Edward, yang akrab disapa Eddy, menyampaikan bahwa RUU ini telah selesai dibahas pada pembicaraan tingkat satu untuk selanjutnya diteruskan ke tingkat dua guna pengambilan keputusan final dalam rapat paripurna DPR.
Implikasi Yuridis bagi Proteksi Ekonomi Digital
Adanya klausul khusus mengenai penipuan berbasis teknologi informasi menandai pergeseran signifikan dalam penegakan hukum ekonomi digital di Indonesia. Dengan memasukkan kejahatan siber ke dalam daftar perampasan aset, negara secara de facto memberikan hak restitusi yang lebih kuat kepada individu yang terjebak dalam skema investasi ilegal atau perdagangan saham fiktif. Regulasi ini tidak hanya fokus pada sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian finansial korban melalui eksekusi aset yang disita, memastikan bahwa dampak ekonomi dari kejahatan tersebut tidak menumpuk pada masyarakat yang menjadi korban, melainkan ditanggung oleh pelaku melalui mekanisme hukum yang tegas.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
