Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Bareskrim Polri resmi menggelar perkara dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) serta sejumlah saksi ahli pada Kamis (19/11).
- Pelibatan pihak eksternal menjadi kunci utama agar seluruh prosedur penyidikan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
- "Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujar Susatyo kepada wartawan.
Bareskrim Polri resmi menggelar perkara dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta sejumlah saksi ahli pada Kamis (19/11). Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan integritas proses hukum, di mana Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa gelar perkara tersebut melibatkan pengawasan internal ketat dari Biro Wassidik, Divisi Propam, hingga Itwasum. Pelibatan pihak eksternal menjadi kunci utama agar seluruh prosedur penyidikan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Susatyo menjelaskan bahwa tujuan utama dari langkah strategis ini adalah menjamin bahwa temuan fakta baru dan alat bukti yang terungkap dapat digunakan secara valid untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus makar tersebut. "Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujar Susatyo kepada wartawan. Pernyataan ini menandai fase krusial dalam penanganan kasus yang kini telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum.
Ketatanan Prosedur dan Pelibatan Pengawas Eksternal
Kasus ini bukan sekadar investigasi standar, melainkan menyangkut integritas negara mengingat tersangkanya merupakan tokoh-tokoh tinggi. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik mengundang Kompolnas dan saksi ahli untuk hadir sebagai pengawas independen. Hal ini sejalan dengan komitmen Polri untuk membuka ruang akuntabilitas publik. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal yang melandasi dugaan makar ini. Para tersangka, yang merupakan eks petinggi Polri, dijerat dengan pasal-pasal berat dalam KUHP dan UU ITE, mencerminkan tingkat keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan dugaan pelanggaran konstitusional ini.
Tersangka, Alat Bukti, dan Implikasi Sanksi
Empat tersangka utama dalam kasus ini adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Penyidik telah menggeledah posko makar milik Eko Hadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang menjadi bagian dari pengumpulan bukti fisik. Selain Prabowo, temuan awal menunjukkan adanya korban penyadapan lain, termasuk para menteri, tokoh politik, dan pengusaha. Dua di antara tersangka, yaitu Ahrie Sonta dan Eko Hadi, telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), sementara tiga tersangka lainnya ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi

Sinergi PKP, ATR/BPN, dan PNM: Integrasi Bedah Rumah, Sertifikat Tanah Gratis, dan Pemberdayaan Ekonomi MBR
