Sinergi PKP, ATR/BPN, dan PNM: Integrasi Bedah Rumah, Sertifikat Tanah Gratis, dan Pemberdayaan Ekonomi MBR
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Inisiatif ini dirancang untuk memberikan solusi holistik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mulai dari perbaikan fisik hunian, kepastian hukum lahan, hingga penguatan modal usaha.
- Di sela peninjauan di Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pada 2026, Presiden Prabowo Subianto akan mendukung program sertifikasi gratis bagi satu juta MBR.
- "Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertifikat gratis.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi mengintegrasikan program Bedah Rumah, sertifikasi tanah gratis, dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Inisiatif ini dirancang untuk memberikan solusi holistik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mulai dari perbaikan fisik hunian, kepastian hukum lahan, hingga penguatan modal usaha. Di sela peninjauan di Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pada 2026, Presiden Prabowo Subianto akan mendukung program sertifikasi gratis bagi satu juta MBR. "Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertifikat gratis. Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat," ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, di Jakarta, Kamis.
Memperluas Kepastian Hukum Lahan bagi Masyarakat Banten
Komitmen integrasi ini ditunjukkan melalui penyerahan sertifikat tanah gratis kepada 10 penerima bantuan Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengungkapkan bahwa Banten mendapat alokasi 25.000 sertifikat gratis pada 2026. Langkah ini menjadi krusial mengingat sekitar 21 persen bidang tanah di Banten masih belum terdaftar. Proses sertifikasi ini sepenuhnya gratis tanpa memungut biaya, dengan ancaman penindakan tegas bagi pihak yang melakukan pungutan liar. Masyarakat dipersyaratkan menyiapkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, dan alas hak. Setelah verifikasi berkas dan pemeriksaan lapangan oleh petugas BPN, proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) diproyeksikan memakan waktu satu hingga dua bulan.
Penguatan Kapasitas Ekonomi melalui Program Mekaar
Dimensi pemberdayaan ekonomi ditangani oleh PT PNM melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang menargetkan perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Program ini tidak hanya menyediakan akses pembiayaan dengan tingkat bunga yang disesuaikan menjadi 8 persen, tetapi juga memberikan pendampingan intensif untuk pengembangan kapasitas usaha. Pendekatan ini memastikan bahwa perbaikan rumah tidak hanya berdampak pada kualitas fisik hunian, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan sinergi tiga kementerian dan lembaga ini, pemerintah berupaya menutup celah antara kebutuhan tempat tinggal yang layak dengan stabilitas sosial-ekonomi, menciptakan ekosistem hunian yang aman, legal, dan produktif bagi keluarga penerima manfaat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

RUU Perampasan Aset Disahkan 18 Tahun Bergulir, DPR Fokus Hajar Korupsi dan Investasi Bodong

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Putus 18 Tahun Stagnasi Legislasi Anti-Korupsi

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: Senjata Hukum Baru Menjahati Koruptor
