DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Strategi ini didukung oleh implementasi transaksi belanja nontunai sebesar 100 persen serta pengembangan berbagai instrumen pembayaran modern.
- Inovasi teknis yang diterapkan meliputi: Penerapan pembayaran QRIS TAP PKB dan pembayaran Virtual Account (VA) untuk Jaminan Penerimaan Barang/Jasa Tenaga (PBJT) kesenian dan hiburan.
- Peningkatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk efisiensi transaksi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan strategi komprehensif untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah melalui validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2025-2026. Kegiatan yang digelar oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri ini menyoroti komitmen kedua daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dan efisiensi belanja di tengah keterbatasan fiskal nasional. Novieza, Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan.
Digitalisasi Total dan Strategi Creative Financing di DKI Jakarta
Dalam menghadapi tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang tercatat mencapai 11 triliun rupiah pada tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta menerapkan pendekatan adaptif guna menjaga keberlanjutan pembangunan. Strategi ini didukung oleh implementasi transaksi belanja nontunai sebesar 100 persen serta pengembangan berbagai instrumen pembayaran modern. Untuk menjaga dampak positif pembangunan terhadap masyarakat, pemerintah daerah mengandalkan skema creative financing sebagai solusi kreatif agar hasil atau outcome pembangunan tidak menurun meskipun anggaran berkurang.
Inovasi teknis yang diterapkan meliputi:
- Penerapan pembayaran QRIS TAP PKB dan pembayaran Virtual Account (VA) untuk Jaminan Penerimaan Barang/Jasa Tenaga (PBJT) kesenian dan hiburan.
- Peningkatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk efisiensi transaksi.
- Pengembangan inovasi pengelolaan keuangan daerah yang baru pada tahun 2027.
Fokus Manfaat Anggaran dan Penguatan Aset Daerah di DIY
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa prioritas pengelolaan keuangan pada tahun 2025 difokuskan pada pengembangan sektor unggulan yang mendorong kreativitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pendekatan ini mencakup penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Efisiensi anggaran dilakukan secara selektif dengan tetap memprioritaskan manfaat belanja yang nyata bagi masyarakat, dengan menggeser belanja non-prioritas ke program utama.
Sebagai langkah strategis ke depan, Pemprov DIY menyiapkan paket inovasi yang berfokus pada optimalisasi aset dan digitalisasi layanan publik. "Yang terpenting bukan sebesar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah uang rakyat yang dapat kita kelola," ujar Sri Sultan. Penguatan ini didukung oleh penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI), perluasan penggunaan QRIS, serta pengembangan aplikasi DIGDAYA untuk pengelolaan Dana Desa, yang semuanya diarahkan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik secara terstruktur. Kondisi efisiensi ini sejalan dengan semangat efisiensi fiskal daerah yang juga menjadi perhatian utama berbagai pemangku kepentingan di sektor migas dan keuangan publik lainnya.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi

Sinergi PKP, ATR/BPN, dan PNM: Integrasi Bedah Rumah, Sertifikat Tanah Gratis, dan Pemberdayaan Ekonomi MBR
