Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Perjuangan daerah penghasil minyak dan gas bumi ( migas ) untuk mengukuhkan hak ekonominya semakin intens di tengah pengetatan fiskal nasional.
- Bagi pemerintah daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor migas bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di era efisiensi anggaran.
- "Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting.
Perjuangan daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) untuk mengukuhkan hak ekonominya semakin intens di tengah pengetatan fiskal nasional. Arief Rohman, Bupati Blora yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) periode 2025-2030, menegaskan urgensi kepastian regulasi di Rapat Kerja ADPMET 2026 di Surabaya, Selasa (17/11). Bagi pemerintah daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor migas bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di era efisiensi anggaran.
"Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah," ujar Arief. Ia menekankan bahwa efisiensi belanja harus beriringan dengan optimalisasi pendapatan sehingga pelayanan publik tetap terjaga. Melalui ADPMET, pemerintah daerah mendorong penguatan regulasi agar manfaat ekonomi dari migas diterima secara proporsional, transparan, dan adil.
Strategi Regulasi dan Peran Strategis BUMD
Forum yang berlangsung 16-18 November 2026 dengan tema "Mengawal Hak Daerah" ini menghasilkan agenda konkret berupa revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 juncto Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025. Tujuannya adalah memastikan kepastian pemberian Participating Interest (PI) 10 persen serta kejelasan formula pengalihan. ADPMET juga mengusulkan penguatan posisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra setara, termasuk hak penawaran PI di setiap perpanjangan wilayah kerja, seperti kasus PT Pertamina EP. Pengalaman Blora dalam mengelola PI 10% melalui BKS PI Blok Cepu kini menjadi rujukan nasional, bahkan menarik perhatian Pemkab Gresik yang melakukan studi tiru pada Oktober lalu.
Transparansi DBH dan Respon Kementerian ESDM
Selain PI, isu transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sorotan. Andang Bachtiar, Sekretaris Jenderal ADPMET, menyoroti perhitungan DBH yang belum akuntabel, sehingga mendorong penerapan sistem ring-fencing untuk memisahkan biaya operasional dan penerimaan per wilayah. Menanggapi hal ini, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM, menegaskan bahwa meski kewenangan migas ada di pusat, daerah memegang peran vital dalam perizinan dan konsultasi. Ia menekankan bahwa keberhasilan PI 10% tidak hanya soal pengalihan hak kepada BUMD, tetapi juga integritas tata kelola dan transparansi keuangan yang menjadi standar mutlak keberhasilan kebijakan ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Sinergi PKP, ATR/BPN, dan PNM: Integrasi Bedah Rumah, Sertifikat Tanah Gratis, dan Pemberdayaan Ekonomi MBR
