Kabakom RI: Kepercayaan Publik terhadap Presiden Prabowo Melonjak Jadi 62 Persen Pasca-Penangkapan Listyo Sigit
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
- Kenaikan ini, menurut Syahganda, terjadi secara luar biasa pasca-penangkapan Listyo Sigit , sebuah peristiwa yang tampaknya menjadi titik balik persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
- Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu (18/11/2026).
Kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto telah meningkat drastis dari 43 persen menjadi 62 persen. Kenaikan ini, menurut Syahganda, terjadi secara luar biasa pasca-penangkapan Listyo Sigit, sebuah peristiwa yang tampaknya menjadi titik balik persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu (18/11/2026). Syahganda menekankan bahwa data ini menjadi indikator penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi pemerintah yang lebih efektif, terutama di tengah dinamika sosial yang cepat berubah.
Tantangan Algoritma Media Sosial dan Perlunya Platform Mandiri
Syahganda memperingatkan bahwa lanskap komunikasi pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Penyebaran informasi kini sangat dipengaruhi oleh algoritma media sosial, yang sering kali menyebabkan pesan dan kebijakan pemerintah tidak tersampaikan secara utuh ke seluruh lapisan masyarakat, meskipun upaya sosialisasi program pembangunan telah dilakukan secara masif. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah dinilai perlu memperkuat infrastruktur komunikasi digitalnya sendiri.
- Membangun dan memperkuat platform media milik pemerintah sendiri.
- Meningkatkan pengawasan terhadap ruang digital agar pesan publik tidak terdistorsi.
- Menghindari dominasi algoritma pihak ketiga dalam mengatur ruang publik Indonesia.
Intensifikasi Komunikasi Program MBG dan Prinsip Keterbukaan
Di samping penguatan infrastruktur digital, Syahganda juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif untuk menjelaskan program prioritas nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya adalah agar masyarakat benar-benar memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat dari program tersebut. Ia menegaskan bahwa data, informasi, dan komunikasi merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun kepercayaan publik. Meskipun demikian, Syahganda mengingatkan bahwa keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan kritik dari masyarakat. "Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi," tegasnya, menandakan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas di tengah meningkatnya kepercayaan publik.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
