Jalur Migrasi Hiu Paus Jadi Titik Tumpu Strategi Tata Ruang Teluk Saleh
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Langkah strategis ini diambil untuk menyeimbangkan potensi pariwisata bahari dengan kelestarian ekosistem laut.
- Kebijakan ini diumumkan saat pembukaan Konsultasi Publik I Penyusunan RTR KSN Teluk Saleh dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup yang berlangsung di Sumbawa, Rabu (18/11/2026).
- Prasetiyo menjelaskan bahwa kawasan perairan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan yang ketat agar aktivitas wisata tidak merusak daya dukung lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, mengukuhkan perlindungan habitat dan jalur migrasi hiu paus sebagai pilar utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Teluk Saleh. Langkah strategis ini diambil untuk menyeimbangkan potensi pariwisata bahari dengan kelestarian ekosistem laut. Budi Prasetiyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, menegaskan bahwa keberadaan satwa laut tersebut merupakan daya tarik wisata unggulan yang wajib dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Kebijakan ini diumumkan saat pembukaan Konsultasi Publik I Penyusunan RTR KSN Teluk Saleh dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup yang berlangsung di Sumbawa, Rabu (18/11/2026). Prasetiyo menjelaskan bahwa kawasan perairan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan yang ketat agar aktivitas wisata tidak merusak daya dukung lingkungan. "Teluk Saleh memiliki keanekaragaman hayati dan potensi pariwisata bahari yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan," ujar Prasetiyo, menekankan pentingnya sinergi antara ekspansi ekonomi dan konservasi alam.
Integrasi Ekonomi dan Konservasi Ekosistem Laut
Penyusunan dokumen tata ruang ini mengedepankan pendekatan bottom-up guna mengakomodasi aspirasi masyarakat pesisir serta memastikan perencanaan berbasis data lokal. Selain hiu paus, perlindungan terhadap terumbu karang dan mangrove juga menjadi prioritas untuk mencegah gangguan pada kehidupan biota laut. Prasetiyo berharap konsultasi publik ini menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, mengingat reputasi kawasan Teluk Saleh yang sudah dikenal hingga mancanegara.
Kolaborasi Lintas Sektoral dan Pencegahan Tumpang Tindih Ruang
Konsultasi yang digelar di Aula Hotel Kaloka ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas pemerintahan. Hadir dalam sesi tersebut adalah Arif Sudianto, Ketua Tim Kerja KSN Lingkungan Hidup dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Fokus utama diskusi adalah menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang antara aktivitas budi daya perikanan, transportasi laut, dan wisata bahari. Dengan melibatkan camat dan kepala desa, proses ini bertujuan memastikan bahwa rencana tata ruang daratan dan perairan terintegrasi secara utuh untuk memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat setempat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
