DPR Resmi Laju RUU Perampasan Aset ke Paripurna, Hadirkan Mekanisme Baru Tindak Korupsi dan Penipuan Berbasis Teknologi
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Proses legislasi yang memakan waktu lama ini bukan tanpa alasan substansi.
- Dalam laporannya, Habiburokhman merinci bahwa Panitia Kerja (Panja) telah menyelesaikan pembahasan atas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
- Rincian tersebut mencakup 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
DPR RI resmi melaju dengan membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menuju tahap pengambilan keputusan akhir melalui Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026โ2027. Keputusan strategis ini diambil setelah habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, memimpin rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11), yang ditandai dengan disetujuinya RUU tersebut untuk diteruskan. Agenda paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis pukul 09.30 WIB di Gedung DPR ini akan fokus pada Pembicaraan Tingkat II, di mana seluruh fraksi partai politik telah menyampaikan pandangan mini mereka sebelum persetujuan final diberikan.
Proses legislasi yang memakan waktu lama ini bukan tanpa alasan substansi. Dalam laporannya, Habiburokhman merinci bahwa Panitia Kerja (Panja) telah menyelesaikan pembahasan atas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rincian tersebut mencakup 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Jumlah dimensi permasalahan yang sangat masif ini menunjukkan kompleksitas regulasi yang sedang dibentuk, dengan setidaknya sepuluh pokok pembahasan krusial yang menjadi sorotan utama para legislator dan eksekutif.
Fokus pada Pemberantasan Investasi Bodong dan Penggelapan TI
Salah satu inovasi signifikan dalam draf RUU ini adalah penekanan terhadap tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas pada masyarakat. Habiburokhman secara eksplisit menyebutkan urgensi penanganan terhadap fenomena seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong. "Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," tegasnya. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan efek jera dan mekanisme pemulihan kerugian korban melalui perampasan aset pelaku, sebuah terobosan di tengah maraknya kejahatan siber yang merugikan jutaan warga.
Kewenangan Pengelolaan Aset Profesional dan Ancaman Pidana Mati
Selain fokus pada siber, RUU ini menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk potensi pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan. Aspek teknis pengelolaan juga ditekankan melalui pembentukan badan yang berkompeten untuk mengelola aset terkait tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Badan ini akan memiliki kewenangan penuh mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Dalam forum yang sama, Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum, mewakili pemerintah menyatakan dukungan terhadap persetujuan RUU ini, sementara Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, memimpin jalannya rapat kerja tersebut. Langkah ini menandai era baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada hukuman penjara, tetapi juga penghilangan kemampuan finansial pelaku kejahatan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
