RUU Perampasan Aset Disahkan 18 Tahun Bergulir, DPR Fokus Hajar Korupsi dan Investasi Bodong
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Proses pengesahan ini merupakan hasil dari pembahasan tingkat I yang selesai pada Rabu (18/11), di mana Komisi III DPR RI memberikan lampu hijau untuk meneruskan RUU tersebut ke sidang paripurna.
- Rekonstruksi Substansi dan Proses Legislasi Habiburokhman merinci bahwa Panitia Kerja (Panja) telah memproses 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara komprehensif.
- Untuk memastikan regulasi ini mengakomodasi kepentingan publik secara luas, Komisi III tercatat telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak September 2025.
Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026โ2027 mencapai tonggak penting dalam pemberantasan kejahatan finansial di Indonesia dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Keputusan final tersebut diambil pada Kamis (19/11/2026) setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengetuk palu persetujuan, menandai berakhirnya proses legislasi yang telah berjalan cukup lama sejak awal pengajuannya di parlemen.
Proses pengesahan ini merupakan hasil dari pembahasan tingkat I yang selesai pada Rabu (18/11), di mana Komisi III DPR RI memberikan lampu hijau untuk meneruskan RUU tersebut ke sidang paripurna. Dalam rapat kerja bersama pemerintah tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan final yang menyatakan bahwa RUU siap disahkan menjadi undang-undang setelah serangkaian revisi dan diskusi intensif.
Rekonstruksi Substansi dan Proses Legislasi
Habiburokhman merinci bahwa Panitia Kerja (Panja) telah memproses 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara komprehensif. Dari jumlah tersebut, 160 DIM diputuskan untuk dipertahankan, 135 DIM disesuaikan secara redaksional, 40 DIM disepakati dari sisi substansi, 44 DIM dihapus, serta ditambahkan 18 DIM substansi baru untuk menjawab dinamika terkini. Untuk memastikan regulasi ini mengakomodasi kepentingan publik secara luas, Komisi III tercatat telah menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak September 2025.
Keseriusan pembahasan ini dibuktikan dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari masyarakat sipil, pakar hukum, hingga organisasi terkait. Total ada sepuluh pokok pembahasan yang menjadi fokus utama dalam penyusunan regulasi ini guna memastikan efektivitas mekanisme perampasan aset di lapangan.
Cakupan Ancaman Pidana dan Manajemen Aset
Salah satu poin krusial yang tertuang dalam RUU ini adalah penguatan aspek pidana terhadap kejahatan modern yang berbasis teknologi. Habiburokhman menegaskan bahwa regulasi ini akan mengatur tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat luas. "Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," ujar Habiburokhman, menggarisbawahi komitmen negara untuk melindungi investor dan warga dari praktik predatorik digital.
Selain itu, RUU ini tidak mengubah prinsip dasar sanksi, di mana ancaman pidana terhadap pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada, termasuk potensi hukuman pidana mati. Dari sisi eksekusi, undang-undang ini mewadahi tugas dan kewenangan badan yang berkompeten untuk mengelola aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Tahapan pengelolaan ini mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga mekanisme pengembalian atau pelepasan aset.
- 397 DIM dibahas oleh Panja dengan rincian: 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
- 87 kali RDP/RDPU dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pakar sejak September 2025.
- Fokus baru mencakup penindakan kejahatan siber seperti investasi dan perdagangan saham bodong.
- Mekanisme pengelolaan aset diatur dari penyimpanan hingga pengembalian secara profesional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Sinergi PKP, ATR/BPN, dan PNM: Integrasi Bedah Rumah, Sertifikat Tanah Gratis, dan Pemberdayaan Ekonomi MBR

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Putus 18 Tahun Stagnasi Legislasi Anti-Korupsi

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: Senjata Hukum Baru Menjahati Koruptor
