BI dan PBoC Setujui Bank Himbara Jadi RMB Clearing Bank Kedua, Dukung Diversifikasi Mata Uang
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa salah satu bank anggota Himbara akan ditunjuk menjadi bank kliring Renminbi (RMB Clearing Bank) kedua di Indonesia, menyusul Bank of China (Hong Kong) Limited .
- Djiwandono menegaskan bahwa secara prinsip, Peopleโs Bank of China (PBoC) telah menyetujui penunjukan ini, meskipun proses administrasinya masih berjalan sehingga nama bank terkait belum dapat dipublikasikan.
- Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang sekaligus mengumumkan kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen.
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa salah satu bank anggota Himbara akan ditunjuk menjadi bank kliring Renminbi (RMB Clearing Bank) kedua di Indonesia, menyusul Bank of China (Hong Kong) Limited. Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono menegaskan bahwa secara prinsip, Peopleโs Bank of China (PBoC) telah menyetujui penunjukan ini, meskipun proses administrasinya masih berjalan sehingga nama bank terkait belum dapat dipublikasikan. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang sekaligus mengumumkan kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen.
Keberadaan bank kliring Renminbi memiliki tujuan strategis untuk mendukung diversifikasi mata uang dan membantu BI dalam mengelola volatilitas nilai tukar Rupiah. Melalui mekanisme ini, transaksi perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok dapat dilakukan secara langsung menggunakan Renminbi dan Rupiah, tanpa harus melalui perantara Dolar AS. Hal ini dinilai akan memberikan kemudahan bagi perusahaan yang membutuhkan modal kerja dalam Rupiah namun memperoleh pembiayaan dalam mata uang Renminbi, sehingga arus kas perusahaan menjadi lebih efisien dan tahan terhadap fluktuasi dolar.
Akselerasi Transaksi LCT dan Dominasi Renminbi
Dampak dari penguatan struktur pembayaran bilateral ini terlihat pada data transaksi Local Currency Transaction (LCT). Hingga Oktober 2026, total nilai transaksi LCT mencapai ekuivalen 55,47 miliar dolar AS, yang menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 116 persen secara tahunan (year on year). Renminbi mendominasi transaksi tersebut dengan pangsa sebesar 83,20 persen atau setara dengan 46,1 miliar dolar AS, diikuti oleh yen Jepang dan ringgit Malaysia. Dominasi ini menegaskan peran vital Tiongkok sebagai mitra perdagangan terbesar Indonesia dan semakin memperkuat relevansi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.
Pendalaman Pasar dan Komitmen Kelembagaan
Selain aspek praktis perdagangan, skema bank kliring Renminbi juga diharapkan mendorong pendalaman pasar uang dalam jangka panjang. Penyediaan berbagai produk keuangan berdenominasi Renminbi akan mendukung pembentukan price discovery yang lebih baik, menciptakan pasar yang efisien, kompetitif, dan transparan bagi pelaku ekonomi. Implementasi struktur ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara BI dan PBoC pada 11 Juni 2026. Sebelumnya, PBoC telah menetapkan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai bank kliring pertama, yang kini telah menandatangani komitmen dengan 12 bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). Daftar 12 bank tersebut meliputi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank CIMB Niaga, Bank Sinarmas, Bank OCBC NISP, Maybank Indonesia, China Construction Bank Indonesia, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, PermataBank, dan ICBC Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan likuiditas Renminbi serta kelancaran layanan kliring dan penyelesaian transaksi di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
