Polri Bentuk Majelis Banding KKEP untuk Ahrie Sonta dan Eko Hadi Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Mabes Polri menyatakan akan segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) banding menyusul pengajuan upaya hukum oleh Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso .
- Kedua jenderal aktif ini mengajukan banding atas putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang sebelumnya dijatuhkan oleh Majelis KKEP Polri.
- Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko , menegaskan bahwa permohonan banding tersebut akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Mabes Polri menyatakan akan segera membentuk Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) banding menyusul pengajuan upaya hukum oleh Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Kedua jenderal aktif ini mengajukan banding atas putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang sebelumnya dijatuhkan oleh Majelis KKEP Polri. Langkah ini menjadi bagian dari proses hukum internal terkait keterlibatan mereka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang telah menggebrak institusi kepolisian dalam beberapa waktu terakhir.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa permohonan banding tersebut akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia memastikan bahwa hasil putusan komisi banding nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Meskipun mengajukan banding, Trunoyudo menegaskan bahwa status hukum dan tahanan keduanya tidak berubah; mereka tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, selama menunggu keputusan akhir dari majelis banding tersebut.
Latar Belakang Kasus dan Dampak Hukum
Kasus penyadapan ilegal ini bermula dari temuan Bareskrim Polri yang menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka. Keempatnya adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal berat, termasuk Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain itu, Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar dalam kasus yang sama.
Ekspansi Sanksi Internal dan Penahanan
Dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada proses pidana, tetapi juga sanksi etik yang berat. Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi PTDH sebagai anggota Polri, yang merupakan hukuman tertinggi dalam profesi kepolisian. Menurut temuan awal polisi, dampak penyadapan tidak hanya dirasakan oleh Presiden Prabowo, tetapi juga menjangkau korespondensi lain. Berikut adalah rincian fakta kunci dalam pengembangan kasus ini:
- Terdapat korban penyadapan lain selain Presiden, termasuk para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
- Seluruh tersangka utama saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
- Majelis KKEP Polri telah menjatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada dua di antaranya, yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi.
- Majelis banding KKEP akan dibentuk untuk meninjau ulang putusan PTDH tersebut secara formal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
