Optimisme DPR: RUU Perampasan Aset Targetkan Paripurna 19 November
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini memasuki babak akhir yang krusial di DPR RI .
- Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan , menegaskan keyakinan bahwa beleid strategis tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada 15 Desember 2026 .
- Meskipun masih harus melewati tahapan legislasi yang ketat, proses ini dinilai tetap berjalan sesuai mekanisme dan target yang telah disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini memasuki babak akhir yang krusial di DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menegaskan keyakinan bahwa beleid strategis tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada 15 Desember 2026. Meskipun masih harus melewati tahapan legislasi yang ketat, proses ini dinilai tetap berjalan sesuai mekanisme dan target yang telah disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah.
Hinca menjelaskan bahwa RUU ini telah melewati tahap Panitia Kerja (Panja) yang menyelesaikan pembahasan materi pada pekan lalu. Kini, pembahasan beralih ke Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Tahapan ini bertujuan untuk merumuskan serta menyinkronkan hasil diskusi menjadi norma, pasal, dan ayat yang baku, hingga pada aspek teknis penulisan seperti tanda baca.
Mekanisme Legislasi Menuju Pengesahan
Setelah Timus dan Timsin menyelesaikan tugasnya, hasil akan dilaporkan kembali kepada Panja sebelum masuk ke pengambilan keputusan tingkat I. Pada tahap ini, fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah akan menyampaikan sikap resmi mereka terhadap RUU. Rangkaian proses ini diperkirakan masih memungkinkan untuk tuntas pada November 2026. Rapat Paripurna pada 19 November menjadi opsi utama untuk membawa RUU ke tahap pengesahan jika seluruh proses sebelumnya telah rampung. Namun, jika belum, RUU tersebut akan dialihkan ke agenda paripurna berikutnya guna memenuhi batas waktu kesepakatan politik.
Pengawasan Publik sebagai Kunci Kejelasan Regulasi
Menanggapi keraguan masyarakat terkait potensi molornya pembahasan hingga tahun depan, Hinca menekankan pentingnya pengawasan publik. Ia menyatakan bahwa kritik dari masyarakat justru diperlukan agar DPR dan pemerintah tetap konsisten menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Percaya saja, tapi jangan berhenti netizen untuk mengkritisi dan mengingatkan. Itu penting supaya kita semua in-line di jalurnya," ujar Hinca di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Langkah ini memastikan akuntabilitas proses hukum dalam pemberantasan korupsi melalui mekanisme perampasan aset yang lebih kuat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
