Krisis Korupsi: Komisi III DPR Gelar Pleno Pengesahan RUU Perampasan Aset, Nomenklatur Diperluas
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Langkah strategis dalam pemberantasan korupsi nasional memasuki fase krusial setelah Komisi III DPR RI mengumumkan rampungnya draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
- Pada Rabu (18/11), komisi dijadwalkan menggelar pleno pengesahan tingkat pertama sebagai gerbang menuju persetujuan paripurna.
- Dinamika Pleno dan Pandangan Fraksi Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa rapat pleno pengesahan tingkat pertama ini dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB.
Langkah strategis dalam pemberantasan korupsi nasional memasuki fase krusial setelah Komisi III DPR RI mengumumkan rampungnya draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pada Rabu (18/11), komisi dijadwalkan menggelar pleno pengesahan tingkat pertama sebagai gerbang menuju persetujuan paripurna. Perubahan signifikan terjadi pada nomenklatur RUU, yang kini diperluas menjadi 'RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya', menandai perluasan cakupan hukum yang tidak lagi terbatas pada korupsi saja.
Dinamika Pleno dan Pandangan Fraksi
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa rapat pleno pengesahan tingkat pertama ini dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB. Agenda utama rapat ini adalah pemaparan laporan dari Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, yang kemudian diikuti dengan penyerapan pandangan mini dari delapan fraksi di DPR. Proses pengambilan keputusan di tingkat pertama ini merupakan prasyarat mutlak sebelum naskah undang-undang tersebut dapat dibawa ke Sidang Paripurna untuk disahkan secara resmi menjadi regulasi negara yang mengikat.
- Agenda Utama: Pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset.
- Peserta: Delapan fraksi akan menyerahkan pandangan mini fraksi.
- Waktu: Pleno dijadwalkan pukul 13.00 WIB.
Perubahan Nomenklatur dan Penyempurnaan Redaksional
Anggota Panja RUU sekaligus bagian dari Tim Perumus, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur tersebut merupakan hasil akhir dari proses pembahasan mendalam. Perubahan dari 'tindak pidana' menjadi 'tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya' menandakan bahwa mekanisme perampasan aset bisa diterapkan pada berbagai jenis kejahatan lain yang merugikan negara, sesuai dengan hasil diskusi antarpanitia. Soedeson menambahkan bahwa tim telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter untuk memastikan presisi hukum serta konsistensi sistematisasi dalam naskah.
Tingkat ketelitian teknis dalam penyusunan naskah ini pun ditekankan. Soedeson menyatakan bahwa perbaikan redaksional telah dilakukan secara menyeluruh, mencakup penggunaan kalimat, frasa, huruf, tanda baca, hingga penomoran dan sistematika. Seluruh bagian penjelasan telah disinkronisasi untuk menindaklanjuti hasil pembahasan Panja secara utuh. Dengan rampungnya proses legislasi ini di komisi, fokus selanjutnya bergeser ke mekanisme eksekusi yang akan menjadi senjata hukum baru dalam memotong jalur pemulihan kerugian negara dari hasil tindak pidana.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
