Klaim Habiburokhman: UU Perampasan Aset Diproteksi dari Eksploitasi Aparat, Korban Investasi Langsung Dapat Ganti Rugi
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Langkah strategis ini diambil untuk menjawab kekhawatiran publik bahwa regulasi baru tersebut justru akan membuka ruang abu-abu bagi penegak hukum untuk menyalahgunakan wewenang.
- Selain itu, Habib menekankan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset akan menjadi kabar baik signifikan bagi para korban investasi dan perdagangan saham bodong.
- Proses legislasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari praktisi hukum, kelompok advokat, hingga mahasiswa.
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa peluang Undang-Undang Perampasan Aset menjadi alat kekuasaan atau instrumen pemerasan oleh aparat penegak hukum telah tertutup secara sistemik. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Habib setelah rapat pleno pengesahan tingkat satu Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut di lingkungan Komisi III DPR, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu (18/11). Langkah strategis ini diambil untuk menjawab kekhawatiran publik bahwa regulasi baru tersebut justru akan membuka ruang abu-abu bagi penegak hukum untuk menyalahgunakan wewenang.
Proteksi Hukum dan Dampak bagi Korban Investasi Bodong
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa aspek kekhawatiran masyarakat terkait potensi regulasi ini dijadikan alat kekuasaan atau pemerasan sudah diproteksi dalam draf undang-undang tersebut. "Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, Insya Allah sudah tertutup," kata Habib. Selain itu, Habib menekankan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset akan menjadi kabar baik signifikan bagi para korban investasi dan perdagangan saham bodong. Dengan mekanisme perampasan aset ini, para korban tindak pidana tersebut diproyeksikan dapat langsung menerima ganti rugi melalui penjualan aset pelaku, sehingga proses pemulihan kerugian finansial masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Finalisasi RUU Menuju Tahap Paripurna
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah melalui proses pembahasan yang sangat intensif, yakni 87 kali rapat untuk menyerap aspirasi masyarakat sejak September 2025. Proses legislasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari praktisi hukum, kelompok advokat, hingga mahasiswa. "Sehingga alhamdulillah pada hari ini sudah diselesaikan finalisasi rancangan undang-undang tindak pidana perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya," ujar Dasco. Seluruh fraksi di Komisi III DPR telah menyepakati untuk membawa RUU ini ke tahap paripurna. Rapat paripurna DPR dijadwalkan akan digelar pada Kamis (19/11) untuk menyetujui naskah final undang-undang tersebut, dengan kehadiran perwakilan pemerintah dari Kementerian Hukum yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
