Kemen PU Genjot Pemulihan Pascabanjir Bandang Solok, Mitigasi Hulu Jadi Prioritas Utama
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Dalam kunjungan kerja yang disambut Wakil Bupati Solok H.
- Langkah preventif ini bertujuan menghindari risiko bencana berulang yang mengancam pegawai maupun masyarakat.
- Pemulihan fasilitas publik, kata dia, harus berorientasi pada keamanan jangka panjang, bukan sekadar kecepatan fisik.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur pascabanjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, harus dijadikan prioritas utama melalui sinergi ketat antara pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan itu disampaikannya saat meninjau Jembatan Kayu Aro di Arosuka, Rabu (18/11), menyoroti urgensi penanganan yang tidak hanya bersifat reaktif memperbaiki kerusakan, tetapi juga proaktif mengantisipasi bencana susulan melalui pemantauan kawasan hulu.
Dalam kunjungan kerja yang disambut Wakil Bupati Solok H. Chandra, Diana merinci sejumlah pekerjaan kritis yang segera digulirkan, meliputi pembersihan aliran sungai, perbaikan jaringan jalan, stabilisasi lereng, serta pembangunan kembali tanggul pengendali banjir yang rusak parah. Kementerian PU juga mencatat kerusakan pada 15 gedung perkantoran pemerintah, dengan tiga unit mengalami kerusakan berat, yakni Gedung Utama Dinas PU, Kantor Dinas PU, dan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN).
Kebijakan Keras: Gedung Berat Tak Dibangun Kembali di Lokasi Tidak Aman
Menanggapi kerusakan fasilitas pemerintahan, Diana mengeluarkan kebijakan tegas: gedung yang mengalami kerusakan berat dilarang dipaksakan dibangun kembali di lokasi asal apabila kondisi kawasan tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan (K3). Langkah preventif ini bertujuan menghindari risiko bencana berulang yang mengancam pegawai maupun masyarakat. Pemulihan fasilitas publik, kata dia, harus berorientasi pada keamanan jangka panjang, bukan sekadar kecepatan fisik.
Drone dan Kolaborasi BGTS untuk Memetakan Ancaman Kawasan Hulu
Di sisi mitigasi, Diana menginstruksikan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan kondisi kawasan hulu perbukitan yang diduga menjadi sumber material galodo. Hasil survei udara tersebut akan dikoordinasikan dengan Pusat Geoteknik, Terowongan dan Struktur (BGTS) guna merumuskan rekomendasi penanganan teknis berbasis data lapangan. Pendekatan berbasis teknologi ini diharapkan mampu mengidentifikasi titik-titik rawan bencana susulan sebelum musim hujan puncak tiba. Setelah meninjau Jembatan Kayu Aro, rombongan Wakil Menteri melanjutkan inspeksi ke Nagari Saning Baka untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
