DPR Setujui RUU Perampasan Aset, 10 Poin Kunci Hadirkan Peradilan Tanpa Putusan Pidana
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Komisi III DPR resmi menyetujui laporan panitia kerja RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Rabu (18/11/2026).
- Persetujuan ini dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad , Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, yang meminta pendapat anggota dan pemerintah mengenai kelayakan laporan panja untuk disepakati di tingkat I.
- Respons positif ditunjukkan oleh para anggota DPR dan perwakilan pemerintah yang menyetujui langkah tersebut, menandai dimulainya proses pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR mendatang.
Komisi III DPR resmi menyetujui laporan panitia kerja RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Rabu (18/11/2026). Persetujuan ini dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, yang meminta pendapat anggota dan pemerintah mengenai kelayakan laporan panja untuk disepakati di tingkat I. Respons positif ditunjukkan oleh para anggota DPR dan perwakilan pemerintah yang menyetujui langkah tersebut, menandai dimulainya proses pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR mendatang. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam upaya hukum untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat dari kejahatan ekonomi skala besar.
Menurut Habiburokhman, Ketua Panja RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR, persetujuan ini didasari oleh 10 poin penting pengaturan yang merupakan hasil intensif dari pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). Total DIM yang dibahas sebanyak 397 item, yang terbagi menjadi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Habiburokhman menegaskan bahwa di sela-sela pembahasan, panja terus menggali saran dan aspirasi masyarakat serta ahli untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam mewujudkan regulasi yang berkeadilan tersebut.
Mekanisme Hukum Acara Tanpa Putusan Pidana dan Perlindungan HAM
Salah satu poin krusial yang dikedepankan dalam RUU ini adalah jaminan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). RUU ini secara spesifik mengatur prosedur perampasan aset yang dapat dilakukan tanpa menunggu adanya putusan pidana final. Hal ini mencakup pembatasan kewenangan yang jelas, mulai dari tahap penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga pengajuan permohonan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan kerugian dan mencegah aset hasil kejahatan berpindah tangan atau disembunyikan selama proses peradilan berlangsung.
Target Investasi Bodong dan Kematian sebagai Ancaman Pidana
Ruang lingkup tindak pidana yang menjadi target perampasan aset tidak hanya terbatas pada korupsi, tetapi juga mencakup penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Secara spesifik, investasi bodong dan perdagangan saham fiktif yang berdampak pada banyak korban menjadi prioritas utama. Habiburokhman mencatat bahwa jumlah korban dari kejahatan ini sangat banyak dan telah lama menantikan keadilan. Selain itu, RUU ini menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana berat, termasuk hukuman mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, guna memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku kejahatan ekonomi dan korupsi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
