DPR Dorong RUU Perampasan Aset ke Paripurna, Pengamat: Komitmen Kuat Akhiri Penantian 18 Tahun
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Bawono menilai respons cepat DPR sejak tuntutan itu muncul telah membawa proses ini ke ujung tombak pengesahan.
- Ia berharap kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset nantinya dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lain.
- "Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang 18 tahun undang-undang perampasan aset," ujar Bawono, menegaskan urgensi produk hukum ini sebagai alat pemulihan aset negara.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah secara resmi menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke tahap rapat paripurna, menandai penetapan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR, Rabu (18/11/2026). Langkah ini dinilai pengamat politik Bawono Kumoro sebagai bukti nyata kemauan politik (political will) yang kuat dari lembaga legislatif untuk mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun kehadiran instrumen hukum tersebut.
Kesepakatan Lintas Fraksi di Komisi III
Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama di Gedung DPR RI, seluruh fraksi di Komisi III menyepakati agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain segera dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna terdekat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Pimpinan Komisi III memimpin proses tersebut, menguatkan narasi bahwa legislatif serius menjawab tuntutan publik akan regulasi perampasan aset yang mulai menggegar sejak Agustus tahun lalu. Bawono menilai respons cepat DPR sejak tuntutan itu muncul telah membawa proses ini ke ujung tombak pengesahan.
Instrumen Efektif dan Uji Nyata Janji Politik
Bawono mengapresiasi komitmen pimpinan DPR yang beberapa bulan lalu berani menyatakan akan mundur jika RUU ini tidak selesai sebelum 15 Desember, menilai janji tersebut "bukan basa-basi politik semata". Ia berharap kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset nantinya dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lain. "Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang 18 tahun undang-undang perampasan aset," ujar Bawono, menegaskan urgensi produk hukum ini sebagai alat pemulihan aset negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
