Bareskrim Gekedahkan Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete Jadi Posko Kasus Makar Presiden
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Markas Besar Polri melalui Bareskrim mengungkapkan temuan krusial terkait dugaan kasus makar dan penyadapan ilegal yang menjerat Presiden Prabowo Subianto .
- Rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, teridentifikasi sebagai posko operasional dalam skema tersebut.
- Penemuan ini memperkuat dugaan adanya jaringan koordinasi tersembunyi yang melibatkan pejabat tinggi Polri di balik upaya pelanggaran hukum tersebut.
Markas Besar Polri melalui Bareskrim mengungkapkan temuan krusial terkait dugaan kasus makar dan penyadapan ilegal yang menjerat Presiden Prabowo Subianto. Rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, teridentifikasi sebagai posko operasional dalam skema tersebut. Penemuan ini memperkuat dugaan adanya jaringan koordinasi tersembunyi yang melibatkan pejabat tinggi Polri di balik upaya pelanggaran hukum tersebut.
Operasi Penggeledahan dan Temuan Posko Rahasia
Dirreskrimum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah tersebut pada Selasa (17/11) malam. "Rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko (makar) oleh EH," jelas Susatyo dalam keterangan tertulis pada Rabu (18/11). Meskipun penggeledahan berhasil dilakukan, pihak berwenang belum merinci barang bukti spesifik yang diamankan. Susatyo menambahkan bahwa detail perkembangan kasus akan diungkap secara resmi saat konferensi pers nanti, sambil menegaskan bahwa status perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.
Dampak Hukum dan Sanksi terhadap Pejabat Aktif
Kasus ini berdampak luas pada empat jenderal aktif yang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Dirnarkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan Pasal 332 KUHP terkait makar, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Terkini, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Di samping Presiden, penyadapan ilegal ini juga menjangkau korbannya yang meliputi para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Terkait dinamika politik terkini, DPR RI mendorong komitmen Prabowo agar terus mengedepankan diplomasi aktif di forum global.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
