KPK Dukung Polri Tuntaskan Kasus Penyadapan Ilegal, Dukung Tuntaskan Kasus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Cs
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pernyataan ini menegaskan bahwa motif di balik aksi tersebut lebih bersifat strategis terhadap posisi institusi, bukan sekadar alat bukti untuk kasus pidana spesifik.
- Dukungan Proses Hukum dan Transparansi Penyidikan Menanggapi status korban tersebut, KPK menegaskan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan di bawah pengawasan Polri.
- "Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata Budi.
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menegakkan hukum terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta tiga tersangka lainnya. Sikap tegas ini diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (12/11), setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa lembaga antirasuah tersebut turut menjadi korban dalam operasi pendengaran ilegal tersebut.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dukungan KPK diberikan karena dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan rekan-rekannya terhadap pihak-pihak di lingkungan KPK tidak memiliki kaitan langsung dengan proses pengusutan perkara hukum tertentu. "Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara, tetapi karena memang posisinya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa motif di balik aksi tersebut lebih bersifat strategis terhadap posisi institusi, bukan sekadar alat bukti untuk kasus pidana spesifik.
Dukungan Proses Hukum dan Transparansi Penyidikan
Menanggapi status korban tersebut, KPK menegaskan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan di bawah pengawasan Polri. Meskipun hingga saat ini lembaga antirasuah belum menerima detail spesifik mengenai siapa saja pimpinan atau pegawai yang menjadi target penyadapan, Budi Prasetyo menekankan bahwa informasi tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan rahasia. "Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata Budi. KPK memilih untuk membiarkan Polri menangani kasus ini secara berkala, sambil memastikan bahwa independensi institusi tidak terganggu oleh tekanan eksternal selama proses investigasi berlangsung.
Kronologi Kasus dan Sanksi Etis Terberat
Kasus ini berawal dari pengumuman Polri pada 3 dan 5 November 2026 yang menetapkan empat tersangka, yaitu mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (berinisial LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, widyaiswara Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Polisi EH, dan mantan Kepala Divisi TIK Polri Inspektur Jenderal Polisi SU. Dalam perkembangan terakhir, hanya SU yang belum ditahan akibat kondisi kesehatan pasca-stroke. Sebagai konsekuensi tegas, Polri menggelar sidang etik pada 10 November 2026 dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada AS. Kapolri Suyudi juga mengonfirmasi keterlibatan KPK sebagai objek dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, menandai eskalasi serius dalam pemberantasan praktik ilegal di institusi kepolisian.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bongkar Kembali Kampung Ambon: 126 Personel Gabungan Tertibkan 5 Pria Positif Narkoba di Jakarta Barat

OJK Jatuhan Hukuman Berat: Denda Rp3,4 Miliar untuk Emiten ASLI dan Auditornya atas Skandal Laporan Keuangan

Strategi Karantina Impor Berbasis Risiko Kunci Pelindung Kedaulatan Pangan Nasional
