Indonesia Perkuat Aksi Iklim Global: Hashim Umumkan Peningkatan Petugas Hutan Menjadi 70 Ribu di COP31

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan strategi komprehensif Pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis iklim di hadapan delegasi internasional pada Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Dalam pidatonya yang berlangsung pada Kamis (12/11/2026), Hashim menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil untuk merespons ancaman serius seperti kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan akibat fenomena El Niño yang berkepanjangan. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Untuk memperkuat penanganan karhutla, pemerintah telah melakukan ekstensifikasi sumber daya manusia secara signifikan. Jumlah personel polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan ditingkatkan secara dramatis dari 8.000 menjadi 70.000 personel. Selain peningkatan kuantitas, kapasitas mereka diperkuat, sistem peringatan dini diperluas, serta konservasi hutan dan keanekaragaman hayati diinvestasikan lebih dalam. Keterlibatan komunitas lokal juga menjadi kunci, di mana lebih dari 25.000 anggota masyarakat kini terlibat aktif dalam upaya pencegahan kebakaran, memastikan solusi yang inklusif dan berkelanjutan.

Transformasi Struktural: Pembentukan Badan Nasional Gambut dan Hutan Adat

Dalam forum tersebut, Hashim mengumumkan pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah presiden, menandakan komitmen kelembagaan yang lebih tinggi. Komitmen ini juga mencakup penetapan 400 ribu hektare hutan adat, dengan target peningkatan menjadi 1,4 juta hektare pada tahun 2029 guna mendukung mata pencaharian berkelanjutan. Lebih dari separuh wilayah daratan Indonesia yang masih tertutup hutan akan dilindungi, sambil memastikan masyarakat setempat dapat meraih kesejahteraan. Pendekatan ini menolak dikotomi antara pembangunan dan aksi iklim; kedua elemen harus terwujud secara simultan untuk menjamin ketahanan pangan dan energi bagi lebih dari 285 juta penduduk.

Legislasi Iklim dan Dampak Ekonomi Lingkungan

Sebagai payung hukum untuk seluruh upaya tersebut, pemerintah bermaksud mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan. Di sisi pertanian, pemerintah berkomitmen tidak memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan primer demi menjaga ekosistem. Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 1,4 juta keluarga telah memperoleh akses terhadap 8 juta hektare kawasan hutan. Strategi ini dirancang untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan meningkatkan produktivitas lahan terdegradasi, sekaligus memastikan bahwa perlindungan warisan alam Indonesia tetap berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan industri bernilai tambah tinggi.