Strategi Karantina Impor Berbasis Risiko Kunci Pelindung Kedaulatan Pangan Nasional
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pengawasan ketat terhadap masuknya komoditas pangan impor kini mengarah pada pendekatan berbasis risiko yang dinilai lebih efektif melindungi ekosistem pertanian dalam negeri.
- Eliza Mardian , peneliti dari CORE Indonesia, menegaskan bahwa strategi ini mampu menyeimbangkan antara perlindungan produksi domestik dan kelancaran pasokan barang.
- Menurut Eliza, pendekatan manajemen risiko menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi dilema antara keketatan pengawasan dan efisiensi.
Pengawasan ketat terhadap masuknya komoditas pangan impor kini mengarah pada pendekatan berbasis risiko yang dinilai lebih efektif melindungi ekosistem pertanian dalam negeri. Eliza Mardian, peneliti dari CORE Indonesia, menegaskan bahwa strategi ini mampu menyeimbangkan antara perlindungan produksi domestik dan kelancaran pasokan barang. Dengan memprioritaskan pemeriksaan pada pengiriman berisiko tinggi, sistem ini mencegah masuknya organisme pengganggu sekaligus menghindari hambatan birokratis yang dapat meningkatkan biaya logistik dan harga jual akhir bagi konsumen.
Menurut Eliza, pendekatan manajemen risiko menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi dilema antara keketatan pengawasan dan efisiensi. Jika pengawasan terlalu longgar, risiko invasi organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) akan merugikan petani dalam jangka panjang. Sebaliknya, prosedur yang kaku dan tidak efisien akan menaikkan dwelling time serta biaya demurase yang pada akhirnya diteruskan ke harga produk. Oleh karena itu, profiling negara asal menjadi krusial, dengan mempertimbangkan jenis komoditas, riwayat kepatuhan eksportir, dan kelengkapan dokumen kesehatan untuk menentukan intensitas pemeriksaan.
Implementasi Penilaian Risiko dan Koordinasi Antarlembaga
Implementasi strategi ini menuntut penguatan infrastruktur digital dan koordinasi lintas instansi agar fungsi karantina tidak tumpang tindih dengan prosedur kepabeanan atau administrasi pelabuhan. Eliza menekankan pentingnya integrasi sistem digital untuk verifikasi dokumen sebelum barang tiba serta pengalokasian sumber daya yang proporsional berdasarkan tingkat risiko. Koordinasi ini harus melibatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin), Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelola pelabuhan. Tujuannya adalah memastikan bahwa komoditas yang telah memenuhi syarat tidak tertahan lama akibat kesalahan administratif, sehingga perlindungan karantina berjalan seiring dengan fluiditas perdagangan.
Kapabilitas Barantin dan Proyek Modernisasi INQUEST
Barantin telah mengimplementasikan kategori risiko dalam penanganan barang, dengan batas waktu penanganan maksimal 14 hari untuk risiko tinggi, empat hari untuk risiko sedang, dan satu hari untuk risiko rendah. Dalam periode JanuariโSeptember 2026, Barantin melaporkan 2.403 tangkapan terhadap komoditas yang tidak dilaporkan serta mengawasi 364 titik resmi dan mendeteksi 66 titik tidak resmi. Untuk meningkatkan kapabilitas, Barantin sedang menggarap proyek Integrated National Quarantine Biosecurity and Traceability System (INQUEST). Proyek ini mencakup empat pilar utama:
- Pembangunan instalasi karantina standar tinggi;
- Revitalisasi laboratorium untuk akurasi pengujian;
- Digitalisasi dan ketertelusuran produk;
- Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

UI Soroti Potensi 27.510 MW sebagai Aset Strategis Percepatan Net Zero Indonesia

Bongkar Kembali Kampung Ambon: 126 Personel Gabungan Tertibkan 5 Pria Positif Narkoba di Jakarta Barat

OJK Jatuhan Hukuman Berat: Denda Rp3,4 Miliar untuk Emiten ASLI dan Auditornya atas Skandal Laporan Keuangan
