OJK Jatuhan Hukuman Berat: Denda Rp3,4 Miliar untuk Emiten ASLI dan Auditornya atas Skandal Laporan Keuangan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dengan total mencapai Rp3,4 miliar kepada emiten PT Asri Karya Lestari Tbk ( ASLI ) beserta jajaran direksi dan auditor terkait.
- Hukuman ini merupakan konsekuensi dari temuan serius mengenai keandalan pencatatan aset dalam laporan keuangan perseroan.
- Atas temuan tersebut, OJK menjatuhkan dua sanksi denda kepada perseroan secara terpisah, masing-masing senilai Rp1,35 miliar .
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dengan total mencapai Rp3,4 miliar kepada emiten PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) beserta jajaran direksi dan auditor terkait. Hukuman ini merupakan konsekuensi dari temuan serius mengenai keandalan pencatatan aset dalam laporan keuangan perseroan. Sorotan utama tertuju pada manajemen perusahaan yang terbukti menyajikan data aset material dengan informasi yang tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung, sebuah pelanggaran yang berdampak signifikan pada integritas pasar modal.
Hasil pemeriksaan OJK mengungkap bahwa kesalahan pencatatan tersebut ditemukan dalam beberapa periode laporan penting, mulai dari Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2024, Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2024, hingga LKTT 2025. Atas temuan tersebut, OJK menjatuhkan dua sanksi denda kepada perseroan secara terpisah, masing-masing senilai Rp1,35 miliar. Dengan demikian, beban finansial yang harus ditanggung oleh Asri Karya Lestari sebagai entitas hukum mencapai total Rp2,7 miliar sebagai bentuk penalti atas ketidakakuratan laporan keuangannya.
Responsibilitas Direksi dan Auditor
Tidak hanya perseroan, OJK juga mengambil langkah tegas dengan menyeret tanggung jawab individual bagi para pengambil keputusan internal. Tiga pejabat direksi yang menjabat selama periode laporan tersebut, yaitu Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto, dikenakan denda sebesar Rp645 juta secara tanggung renteng. Ketiganya dinilai lalai dan bertanggung jawab penuh atas ketidaksesuaian pengakuan aset material yang tidak didukung oleh bukti dokumen yang valid. Selain direksi, Akuntan Publik Arief Prima yang bertindak sebagai auditor untuk laporan keuangan tahunan 2024 juga tidak luput dari sanksi, dengan denda yang lebih ringan sebesar Rp107,5 juta.
Implikasi Pelanggaran Standar Audit
Sanksi terhadap auditor, Arief Prima, dijatuhkan karena adanya pelanggaran terhadap berbagai ketentuan dan standar audit yang berlaku. Penyalahgunaan prosedur meliputi kegagalan dalam prosedur analitis, perencanaan audit yang tidak memadai, serta kelalaian dalam pengumpulan bukti audit yang cukup. Lebih jauh lagi, ditemukan pula pelanggaran dalam hal dokumentasi dan pengkomunikasian kelemahan pengendalian internal kepada manajemen. Rangkaian sanksi komprehensif ini menegaskan bahwa akuntabilitas dalam laporan keuangan bursa bukan hanya tanggung jawab perusahaan semata, tetapi juga mencakup auditor yang bertugas melakukan verifikasi independen atas integritas data keuangan emiten di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

UI Soroti Potensi 27.510 MW sebagai Aset Strategis Percepatan Net Zero Indonesia

Bongkar Kembali Kampung Ambon: 126 Personel Gabungan Tertibkan 5 Pria Positif Narkoba di Jakarta Barat

Strategi Karantina Impor Berbasis Risiko Kunci Pelindung Kedaulatan Pangan Nasional
