Titah Terbaru Prabowo: 70% Hasil Tambang Wajib Milik Negara, Penguasaan Saham Jadi Prioritas
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penguasaan aset strategis nasional dengan meminta minimal 70% dari hasil pertambangan harus dinikmati oleh negara.
- Titah ini bukan sekadar seruan moral, melainkan instruksi kebijakan yang menuntut reorientasi struktur kepemilikan.
- Prabowo menyatakan kesiapan negara untuk menguasai saham perusahaan tambang jika diperlukan, demi memastikan manfaat ekonomi tidak mengalir ke luar negeri.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penguasaan aset strategis nasional dengan meminta minimal 70% dari hasil pertambangan harus dinikmati oleh negara. Pernyataan tegas ini disampaikan di hadapan peserta Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, pada Sabtu (14/11/2026), menandai eskalasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada kedaulatan sumber daya alam dalam sisa masa jabatannya.
Titah ini bukan sekadar seruan moral, melainkan instruksi kebijakan yang menuntut reorientasi struktur kepemilikan. Prabowo menyatakan kesiapan negara untuk menguasai saham perusahaan tambang jika diperlukan, demi memastikan manfaat ekonomi tidak mengalir ke luar negeri. Ia menekankan bahwa masuknya modal asing diperbolehkan, namun keuntungan mayoritas harus tetap di tangan bangsa Indonesia.
- Minimal 70% hasil tambang wajib dinikmati negara.
- Negara berhak menguasai saham perusahaan tambang untuk mengontrol distribusi keuntungan.
- Investasi asing diperkenankan, tetapi dividen utama harus kembali ke Indonesia.
Meneguhkan UUD 1945 dan Mengakhiri Eksploitasi Investor Asing
Pondasi hukum dari instruksi ini berakar pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menempatkan penguasaan alat produksi sebagai amanat konstitusi. Presiden menilai sistem ekonomi yang berjalan selama ini telah menyimpang, di mana kekayaan negara dikeruk oleh investor asing selama belasan hingga puluhan tahun tanpa manfaat substantif bagi masyarakat lokal. Ia mengkritik tajam praktik di mana izin usaha pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pengelolaan Hutan Industri (HTI) dikucurkan, namun keuntungan diendapkan di luar negeri.
Optimisme PNBP Mineral-Batu Bara Tembus Rp165 Triliun di 2026
Keputusan ini datang di tengah lonjakan optimisme sektor hulu energi. Kementerian ESDM memperkirakan produksi batu bara 2026 akan mencapai 700-720 juta ton, melampaui target awal sebesar 600-an juta ton. Kenaikan ini didorong oleh revisi terbatas dan terukur pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memproyeksikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba tahun 2026 akan menyentuh Rp160-165 triliun, meningkat tajam dari realisasi Rp130 triliun pada tahun 2025. Dengan penguasaan 70% hasil tambang, pemerintah bertekad menginternalisasi lonjakan pendapatan ini untuk membiayai program pembangunan nasional, mengubah paradigma dari sekadar izin eksploitasi menjadi penguasaan total nilai tambah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Vakum Wapres: Ekonom Sarankan Figur Berkompetensi Tinggi untuk Tembus Tekanan Ekonomi

Kementerian PU Distribusikan 894 Ribu Liter Air Bersih untuk Mitigasi Kekeringan di Babel dan Sulbar

Pemkot Surabaya Ketat Penertiban Hunian: 246 Kamar Rusunawa Disekal, 3 Bangunan Kos Dilepas Izin
