DPR Tegas: Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Wajib Lewat Pengadilan, Terbatas untuk Korupsi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Ia memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset tetap harus melalui proses pengadilan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.
- Penegasan ini disampaikan pada Kamis (12/11/2026) guna mengklarifikasi status hukum dan batasan penerapan aturan yang sedang digodok tersebut.
- Kompleksitas mekanisme NCB menjadi sorotan karena menggunakan hukum acara khusus yang memadukan karakteristik kuasi-pidana dan kuasi-perdata.
Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based (NCB) harus diimplementasikan secara terbatas sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Ia memastikan bahwa setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset tetap harus melalui proses pengadilan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Penegasan ini disampaikan pada Kamis (12/11/2026) guna mengklarifikasi status hukum dan batasan penerapan aturan yang sedang digodok tersebut.
Kompleksitas mekanisme NCB menjadi sorotan karena menggunakan hukum acara khusus yang memadukan karakteristik kuasi-pidana dan kuasi-perdata. Karena itu, Soedeson menekankan bahwa pengaturan mekanisme tersebut perlu memperhatikan batasan penerapan yang ketat serta menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. "Berkaitan dengan prinsip hukum kita, ultimum remedium, digunakan manakala undang-undang lain sudah tidak mampu lagi. Kami harus sampaikan bahwa dalam undang-undang ini kita menggunakan hukum acara khusus. Di atas semua ini, kami ingin tegaskan bahwa sita, perampasan, atau apapun harus lewat pengadilan," tutur Soedeson.
Fokus Utama pada Tindak Pidana Korupsi dan Batasan Legal
Soedeson menjelaskan bahwa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, fokus utamanya adalah tindak pidana korupsi, disertai tindak pidana lainnya yang memiliki batasan legal yang jelas. Ia dan tim perumus telah menyepakati judul undang-undang tersebut menjadi "Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya". "Konsentrasi kita, penekanan kita kepada korupsi, dan kita tidak menggunakan frasa ekonomi karena frasa itu akan menjadi luas sekali, harus strict (ketat)," ujar Soedeson. Pendekatan ini menghindari generalisasi yang dapat mengaburkan tujuan pemberantasan korupsi.
Nilai Ambang Rp1 Miliar dan Persetujuan Pemerintah
Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengusulkan mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Usulan ini tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 66 yang dibahas dalam Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi pada Rabu (11/11/2026). Dalam dokumen DIM tersebut, ditetapkan bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana harus memenuhi sejumlah kriteria, salah satunya adalah nilai aset yang paling sedikit mencapai Rp1 miliar. Ketentuan mengenai ambang batas nilai aset ini telah mendapatkan persetujuan penuh dari tim perumus, menandai langkah signifikan dalam penyusunan legislasi aset negara. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra juga membenarkan adanya usulan tersebut dalam pembahasan resmi pemerintah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DKI dan DIY Perkuat Ekosistem Fiskal dengan Inovasi Digital dan Creative Financing di Tengah Efisiensi Anggaran

Bareskrim Libatkan Kompolnas Gelar Perkara Dugaan Makar Terhadap Presiden Prabowo Subianto

Bupati Blora Tekan Pusat: Kepastian PI 10% Migas Jadi Kunci Penguatan Fiskal Daerah di Era Efisiensi
