MA Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran, Dinilai Melanggar Asas Kecermatan Formal

Mahkamah Agung (MA) resmi mengunggah dokumen putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Dokumen tersebut dikirimkan ke pengadilan pengaju dan minutasi pada Selasa (10/11), menegaskan bahwa tindakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selaku Tergugat dinyatakan batal demi hukum. Putusan ini menjadi penutup dari sengketa tata usaha negara yang berawal dari permohonan kasasi Subhan, di mana pengadilan tertinggi di Indonesia menyatakan bahwa penerbitan suket tersebut tidak didukung oleh bukti materiil yang kuat mengenai tamat belajar pendidikan menengah. Analis hukum Yusril Imba Putusan MA telah memprediksi dampak luas dari keputusan ini terhadap sistem peradilan tata usaha negara.

MA dalam putusannya menyinggung pertimbangan hukum yang dalam mengabulkan permohonan kasasi. Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan korektif untuk menghentikan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur dan membahayakan demokrasi. MA merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dikeluarkan pada 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru yang mengubah tatanan hukum. Dengan adanya perubahan ini, MA menegaskan bahwa keadilan substantif harus lebih diutamakan daripada keadilan prosedural, sehingga eksepsi mengenai kadaluwarsa gugatan dan kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat dinilai tidak beralasan hukum.

Temuan Fakta Hukum: Dokumen Kehadiran Bukan Bukti Tamat Belajar

Inti pembatalan ini berakar pada fakta bahwa objek sengketa, yaitu Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, diterbitkan hanya berdasarkan certificate of attendance atau rekam jejak kehadiran. MA secara tegas menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA atau SMK di Indonesia. Dokumen kehadiran dalam perkuliahan (akademik tingkat tinggi) tidak dapat membuktikan keberhasilan penamatannya di jenjang pendidikan menengah. Hal ini sejalan dengan pandangan Yusril tentang mekanisme formal yang menegaskan pentingnya validitas dokumen dalam tata kelola negara.

• Penyetaraan kurikulum internasional tanpa didukung ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar dianggap tindakan tidak cermat.
• Tindakan hukum Dikdasmen melanggar asas kecermatan formal yang mempengaruhi fakta materiil keputusan.

Dengan demikian, MA mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN. Keputusan ini menegaskan bahwa administrasi hukum negara harus berlandaskan pada substansi kompetensi dan dokumen kelulusan yang valid, bukan sekadar administratif kehadiran.

Implikasi Hukum: Menempatkan Keadilan Substantif di Atas Prosedur

Putusan ini menjadi preseden penting dalam hukum administrasi negara Indonesia di mana supremasi hukum ditempatkan untuk melindungi kepentingan bangsa, bukan semata-mata kepentingan kontestasi politik. Prof. Yulius, selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara MA yang memimpin majelis bersam Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto, menyatakan bahwa pengadilan memiliki tugas melakukan sistemisasi konkret atas putusan MK untuk memastikan keadilan.

MA mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan tersebut secara total. Dengan dibatalkannya surat tersebut, landasan legalitas administrasi terkait kualifikasi pendidikan Gibran di jenjang SMA menjadi tidak berlaku hukum, sebuah keputusan yang berdampak luas pada standar integritas dokumen negara dan proses verifikasi kelulusan pendidikan di Indonesia pada masa mendatang.