Yusril Imbas Putusan MA, PTUN Diprediksi Hentikan Sengketa Ijazah Gibran

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpotensi besar menghentikan persidangan terkait sengketa keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Potensi penghentian perkara ini muncul sebagai implikasi langsung dari putusan Mahkamah Agung yang bersifat final, di mana objek sengketa berupa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA dinilai sudah tidak ada lagi jika dieksekusi oleh Kemendikdasmen.

Dalam pernyataan resminya di Jakarta, Yusril menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Mercy dan Denny Indrayana di PTUN tidak lagi memiliki objek yang jelas. "Saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah di-upload hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan... oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," ujar Yusril. Ia memprediksi, dengan hilangnya objek sengketa tersebut, PTUN akan menghapuskan perkara ini dari register pengadilan di PTUN Jakarta.

Kendala Hukum dan Peluang Peninjauan Kembali

Yusril memberikan catatan teknis hukum yang krusial: dalam perkara di Mahkamah Agung yang sebelumnya digugat oleh H M Subhan, Gibran tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena ia tidak bertindak sebagai pihak tergugat intervensi. Konsekuensinya, hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berposisi sebagai tergugat yang memiliki hak untuk mengajukan PK. Namun, Yusril mengindikasikan bahwa Kemendikdasmen kemungkinan besar tidak akan mengambil jalur PK, melainkan segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung. "Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara," tegas Yusril, menandakan bahwa putusan tersebut akan menjadi keputusan terakhir setelah eksekusi dilakukan.

Dinamika Politis di Istana: Gibran Memohon Waktu ke Prabowo

Di sisi lain, dinamika politik di Istana Kepresidenan menunjukkan pendekatan berbeda. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi untuk membahas isu ini. Dalam pertemuan tersebut, Gibran secara eksplisit meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui jalur PTUN. "Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," kata Prasetyo. Gibran sendiri menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan saran agar ia tetap "fight" di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Pertemuan ini menandai upaya Gibran untuk mempertahankan posisi hukumnya di tengah prediksi penghentian perkara oleh Yusril.