Yusril Beberkan Mekanisme Formil Pemberhentian Wapres setelah Gibran Ajukan Mundur

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menegaskan bahwa status Gibran Rakabuming Raka secara yuridis masih berkedudukan sebagai Wakil Presiden RI meskipun telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Di Kompleks Istana Negara, Selasa (10/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa proses penghentian jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme formal yang ketat di bawah payung hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pemerintah menekankan bahwa konstitusi dan tata tertib MPR menjadi dasar utama dalam pengisian kekosongan jabatan setinggi ini. Oleh karena itu, langkah-langkah prosedural harus ditempuh sebelum posisi ditinggalkan secara resmi, guna memastikan transisi kekuasaan berjalan sesuai norma yang berlaku di Indonesia.

Prosedur Formal di MPR dan Peran Presiden

Pengunduran diri secara formil diawali dengan pengajuan surat pernyataan tertulis dari Wakil Presiden kepada MPR. Jika MPR menyatakan tidak menolak, maka lembaga tersebut akan bersidang untuk menyatakan adanya kevakuman jabatan Wakil Presiden. Setelah itu, MPR akan menerbitkan surat kepada Presiden untuk menindaklanjuti proses pengisian kekosongan tersebut. Prabowo Subianto kemudian diwajibkan mengajukan dua nama calon pengganti dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan.

• Pengajuan surat formal pengunduran diri ke MPR.
• Sidang MPR untuk menyatakan kekosongan jabatan Wapres.
• MPR menulis surat pemberitahuan ke Presiden RI.
• Presiden mengajukan dua nama calon pengganti Wapres.

Landasan Konstitusi dan Status Saat Ini

Yusril menjelaskan bahwa mekanisme ini dipilih karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pemenang pemilu, diikuti dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang MPR, menjadi landasan yang memaksa pemberhentian juga harus dilakukan oleh MPR. Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugas-tugasnya sebagai Wakil Presiden RI secara penuh. Terkait perkembangan politik ini, keberatan konstitusional juga dikomentari oleh para pengamat, sementara dari sisi hak legislasi, proses hak menyatakan pendapat di DPR disebut tetap berjalan.