DPRD Bima Desak Tuntaskan Sengketa Lahan SMPN 3 Wera: 200 Siswa Terpaksa Belajar di Luar

Ardiwin, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan sengketa lahan yang melanda SMP Negeri 3 Wera. Konflik kepemilikan aset ini berujung pada penguncian paksa fasilitas sekolah, yang memaksa lebih dari 200 siswa untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar di luar ruang kelas. Desakan ini disampaikan di tengah situasi di mana lingkungan belajar yang seharusnya aman dan nyaman justru terganggu oleh permasalahan hukum yang berlarut-larut.

Ardiwin menegaskan bahwa dampak nyata dari konflik lahan ini dirasakan langsung oleh para pelajar yang menjadi pihak yang paling rentan. Meskipun ia mengakui belum mengetahui secara utuh kronologi sengketa yang membuat bangunan sekolah kembali digembok oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris, ia menyayangkan peristiwa ini adalah kejadian ketiga yang mengganggu aktivitas akademik. "Yang jadi korban dari sengketa ini, lagi-lagi anak bangsa yang mesti mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang dan nyaman di ruang kelas. Tapi justru kegiatan belajar mengajarnya di luar sekolah," tegasnya di Bima, Selasa.

Pemetaan Aset dan Klarifikasi Lintas Organisasi

Untuk mengurai benang kusut masalah ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Bima berencana meminta klarifikasi langsung kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima serta Bagian Aset Daerah. Langkah ini bertujuan untuk memverifikasi status penguasaan lahan dan riwayat kepemilikan aset tersebut. Ardiwin juga menyerukan agar Bupati dan Wakil Bupati Bima mengambil langkah tegas dalam penyelesaian sengketa tanah agar konflik serupa tidak terus berulang di wilayah tersebut. Dalam konteks penanganan aset secara nasional, upaya seperti yang dilakukan DPMKA Mimika menjadi contoh penting bagaimana penertiban aset dapat mencegah konflik di tingkat lokal.

Rekomendasi Pansus Aset dan Solusi Jangka Panjang

DPRD Kabupaten Bima mengingatkan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Aset yang sebelumnya telah dibentuk. Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya pembentukan tim khusus untuk mempercepat penyelesaian aset bersengketa, serta pengembalian surat jual beli tanah dan hak masyarakat yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, urus surat tanah dan aset daerah yang belum bersertifikat juga menjadi prioritas. Sebelumnya, Kepala SMPN 3 Wera, Muhrin, melaporkan bahwa bangunan sekolah digembok pada 10 November, menyebabkan 10 ruang kelas tidak dapat digunakan. Lahan yang menjadi objek sengketa ini diketahui seluas 80 are, dan pihak sekolah telah melaporkannya kepada Koordinator Wilayah Dikpora Kecamatan Wera untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

• Penyelidikan status hukum lahan seluas 80 are yang menjadi objek sengketa.
• Klarifikasi lintas dinas antara Dikbudpora dan Bagian Aset Daerah.
• Implementasi rekomendasi Pansus Aset terkait sertifikasi aset daerah dan hak ahli waris.