AHY: Demokrat Tunggu Kejelasan Konstitusional Soal Niat Gibran Mundur dari Jabatan Wapres
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) , menegaskan bahwa partainya masih menunggu kejelasan terkait niatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.
- AHY mengungkapkan bahwa dirinya belum mengetahui secara persis substansi pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut.
- "Sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya masih menunggu kejelasan terkait niatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), menyusul pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran yang memicu spekulasi publik mengenai dinamika kepemimpinan nasional.
AHY mengungkapkan bahwa dirinya belum mengetahui secara persis substansi pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut. "Sebetulnya tadi saya tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Bapak Presiden dan Bapak Wapres. Yang jelas kita tunggu semuanya, kita ingin mengetahui lebih jelas apa yang diutarakan," ujar AHY. Ia menekankan bahwa Partai Demokrat bersama fraksi-fraksi partai politik lainnya di DPR memiliki komitmen untuk menghormati proses yang sedang berjalan terkait dinamika politik tersebut.
Prinsip Kehormatan terhadap Konstitusi dan Prosedur Hukum
Dalam menyikapi potensi pergantian jabatan Wakil Presiden, AHY menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan main negara. Menurut dia, setiap proses yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden harus mengacu secara ketat pada ketentuan konstitusi dan prosedur yang berlaku. "Teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi dan tentunya Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik," paparnya. Pendekatan ini menunjukkan sikap Demokrat yang mengedepankan legalitas di atas spekulasi politik.
Komunikasi Politik dan Prospek Kandidat Pengganti
Terkait nama AHY yang disebut-sebut berpeluang menjadi kandidat pengganti Gibran, ia menjelaskan bahwa Partai Demokrat terus menjalin komunikasi intensif dengan fraksi-fraksi partai politik lainnya di DPR. Namun, hingga saat ini, belum ada pembicaraan yang menghasilkan kesimpulan final atau konklusif terkait perkembangan situasi tersebut. "Ya kami tentunya tidak bisa sendiri, ya. Kami bersama dengan fraksi-fraksi partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi, tapi tidak ada yang sangat konklusif hari ini. Kita tunggu apa yang menjadi kemajuan dari situasi ini," imbuh AHY, mengisyaratkan bahwa keputusan politik besar akan bergantung pada konsensus lintas partai dan kejelasan hukum.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Gerakan Transisi Energi Indonesia: Keterlibatan Daerah Jadi Kunci Pemerataan Listrik di 5.821 Desa

Danantara dan BP BUMN Luncurkan Skema Kredit Murah 8-9% untuk Putus Rantai Rentenir

Polri Pecat Irjen AS: Sanksi Berat Buntut Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden dan Elit
