Doli Kurnia: Niat Mundur Gibran Tidak Menghentikan Proses Hak Menyatakan Pendapat di DPR

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan terhenti, terlepas dari adanya kabar mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri. Pernyataan ini disampaikan Doli di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026), sebagai respons atas dinamika politik terkini yang melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif.

Doli menjelaskan bahwa komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP sebenarnya telah berlangsung sebelum munculnya informasi resmi tentang rencana pengunduran diri Gibran. Ia menekankan bahwa proses di DPR merupakan tindak lanjut konstitusional atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyoroti keabsahan dokumen pendidikan Gibran. "Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam," ujar Doli.

Tindak Lanjut Putusan MK dan MA Jadi Kewajiban Parlemen

Doli menilai parlemen memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyikapi kedua putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut karena menyangkut isu yang menjadi perhatian publik luas. Ia memperingatkan bahwa jika DPR memilih untuk tidak bersikap, hal itu akan memicu pertanyaan publik mengenai eksistensi lembaga legislatif itu sendiri. "DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR," tegasnya. Dalam konteks ini, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.

Desakan Penyelesaian Cepat untuk Fokus pada Isu Rakyat

Doli menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin polemik ini berlarut-larut karena energi politik dan perhatian parlemen masih sangat dibutuhkan untuk menangani berbagai persoalan mendesak masyarakat. Ia membuka kesempatan kepada seluruh anggota DPR untuk menggunakan hak konstitusional mereka guna menyelesaikan polemik ini secepat mungkin. "Bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi sekarang mempersilakan kepada 580 anggota DPR yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan polemik ini," ujarnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik terkait mekanisme dan tata cara pengajuan HMP, yang akan terus didalami seiring dibukanya kembali masa sidang.