Kemendes PDT Tekankan Pendampingan Warga Gagap Teknologi dalam Percepatan Digitalisasi Desa

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mendesak pemerintah desa untuk memastikan inklusivitas dalam transformasi digital, khususnya bagi warga yang belum akrab dengan teknologi. Mulyadin Malik, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal (BPI) Kemendes PDT, menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan tidak boleh mengabaikan kelompok masyarakat yang gagap teknologi agar akses layanan publik tetap merata di seluruh lapisan sosial desa.

Arahan ini disampaikan Mulyadin dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Lomba Website Desa Nasional Tahun 2027 yang diikuti secara daring dari Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menekankan pentingnya menghadirkan sistem pendampingan sebagai jembatan bagi warga yang kesulitan mengoperasikan perangkat digital. "Siapkan pendamping warga yang kurang akrab teknologi seperti bagaimana praktik baik yang ada yang saya sampaikan tadi, seperti di Denmark dan India," ujar Mulyadin, mengibaratkan pendampingan tersebut sebagai solusi konkret untuk menutup kesenjangan digital di tingkat akar rumput.

Studi Banding Praktik Baik Global: Denmark dan India

Untuk memperkuat argumennya, Mulyadin menyoroti keberhasilan Denmark yang konsisten menempati peringkat pertama dalam survei e-government selama empat kali berturut-turut. Keberhasilan tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari adanya sistem "satu pintu layanan" dan "satu identitas digital" yang dilengkapi jalur bantuan khusus bagi warga yang mengalami kendala teknis. "Pembelajaran yang kita dapat dari Denmark, itu ada satu pintu layanan, satu identitas digital yang disediakan jalur juga bantuan pelayanan bagi warga yang tadi gagap teknologi," jelasnya. Model ini menjadi referensi utama bagi Kemendes dalam merancang standar lomba website desa, yang bertujuan mengadopsi efisiensi layanan digital global ke dalam konteks lokal Indonesia.

Menjembatani Kesenjangan Menuju Smart Village

Mulyadin mengingatkan bahwa digitalisasi harus diterapkan secara menyeluruh sebagai tahapan krusial menuju terciptanya smart village atau desa cerdas. Ia menegaskan bahwa tanpa digitalisasi total pada seluruh sektor pelayanan masyarakat, cita-cita desa cerdas hanya akan menjadi ilusi. "Smart village tidak akan tercapai, tidak akan kita dapatkan, tapi harus kita lalui, yaitu namanya pulau digitalisasi," tegasnya. Melalui Lomba Website Desa Nasional, Kemendes berharap dapat mendorong percepatan adopsi teknologi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan, sehingga desa-desa di Indonesia mampu bersaing dan berkembang sejajar dengan standar desa cerdas di tingkat global. Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen pemerintah desa dalam menyediakan infrastruktur informasi yang bermanfaat serta memastikan setiap warga, dari yang melek teknologi hingga yang gagap digital, dapat merasakan manfaatnya secara langsung.