Jamkrindo Syariah Kencang Target Penjaminan Rp42 Triliun, Perkuat Ekspansi Proyek Pemerintah

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, anak usaha BUMN PT Jamkrindo, secara agresif mendorong volume penjaminan proyek pemerintah demi mengejar target akhir tahun sebesar Rp42 triliun. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama perusahaan, Loesdarwanto, mengonfirmasi bahwa hingga September 2026, realisasi penjaminan telah mencapai sekitar Rp32 triliun. Oleh karena itu, perusahaan kini mempercepat penguatan lini bisnis non-cash loan (NCL) untuk memastikan capaian target tersebut terwujud pada kuartal terakhir tahun ini.

Strategi percepatan ini difokuskan pada optimalisasi pipeline transaksi yang dinilai kuat oleh manajemen. Loesdarwanto menyatakan bahwa persentase akuisisi pipeline perusahaan rata-rata berada di atas 80 persen. Dengan fondasi data tersebut, ia optimis bahwa pada November 2026, realisasi penjaminan dapat menyentuh 89 persen dari total target tahunan. Angka ini diproyeksikan akan mendekati kisaran Rp40 triliun hingga Rp42 triliun menjelang akhir Desember. "Optimis, Insya Allah (target) bisa kita capai," tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ekspansi Dua Lini Bisnis dan Dukungan Proyek APBN

Dalam mengejar target tersebut, Jamkrindo Syariah mengembangkan dua pilar bisnis utama: penjaminan cash loan (CL) yang bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Pegadaian, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta NCL yang terfokus pada pelaksanaan proyek pemerintah yang didanai APBN maupun APBD. Pengembangan NCL ini menjangkau sektor-sektor strategis dengan rincian sebagai berikut:

• Sektor Pertahanan dan Pekerjaan Umum.
• Pendidikan Tinggi.
• Pembiayaan konstruksi, modal kerja, dan investasi untuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Sebagai perbandingan historis, Laporan Keberlanjutan 2025 menunjukkan bahwa total penjaminan saat itu mencapai Rp32,70 triliun, dengan NCL berkontribusi sebesar Rp8,84 triliun (naik signifikan dari Rp4,37 triliun pada 2024). Perluasan jangkauan ini bertujuan untuk semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses pembiayaan, seiring perusahaan yang kini melayani lebih dari 15.000 nasabah.

Relaksasi OJK dan Penguatan Tata Kelola Industri

Peluang ekspansi ini juga didorong oleh relaksasi ketentuan mitigasi risiko penjaminan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun demikian, Loesdarwanto menekankan bahwa pertumbuhan kuantitatif harus diimbangi dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang ketat. "Bukan hanya euforia untuk melakukan pengembangan atau ekspansi, tetapi justru kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan," ujarnya. Dukungan regulasi ini sejalan dengan penguatan industri, di mana OJK mencatat 19 dari 24 perusahaan penjaminan (79,17%) telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum tahap 2026 per September. Di sisi lain, meskipun kredit perbankan tumbuh 13,26 persen, pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal di angka 2,68 persen. Dengan total penyaluran kredit nasional mencapai Rp9.245 triliun, peran lembaga penjaminan menjadi krusial untuk mendongkrak inklusi keuangan. Peranan ini turut diperkuat oleh data PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang mencatat portofolio kredit UMKM sebesar Rp1.250 triliun atau tumbuh 8,6 persen, membuktikan bahwa sinergi antara bank, penjamin, dan regulator adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.