Pemkab Seribu Bawa Layanan Terpadu ke Pulau Terjauh, Serahkan 114 Layanan Admin ke Warga

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengimplementasikan program Pelayanan Terpadu Keliling atau Peduli Pulau Plus di Pulau Sabira, kecamatan terjauh di wilayah Kepulauan Seribu Utara. Dalam agenda yang berlangsung pada 11–12 November 2026 ini, Pemkab Kepulauan Seribu berfokus mendekatkan akses administrasi publik bagi masyarakat yang sebelumnya harus menempuh perjalanan panjang ke daratan untuk mengurus dokumen penting.

Wachid Wahyudi, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepulauan Seribu, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kementerian, hingga lembaga negara. Pendekatan jemput bola ini dirancang untuk mempermudah warga dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan, konsultasi hukum, hingga layanan perbankan tanpa hambatan geografis yang berat.

Kolaborasi Lintas Instansi

Untuk menjamin kelengkapan layanan, tim koordinasi telah berkolaborasi dengan berbagai instansi strategis. Koordinasi intensif juga dilakukan bersama Lurah Pulau Harapan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan yang tersedia dari pagi hingga malam hari. Beberapa instansi utama yang turut serta dalam kegiatan ini antara lain:

• BPN Jakarta Utara untuk layanan pertanahan;
• Polres Kepulauan Seribu untuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
• Pengadilan Agama dan Kementerian Agama untuk layanan keagamaan;
• BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Haji dan Umrah;
• Bank Jakarta serta Sudin Dukcapil untuk administrasi kependudukan.

Kehadiran unsur kepolisian menjadi salah satu daya tarik utama, khususnya bagi Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang memerlukan SKCK sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja mereka.

Dampak Signifikan bagi Warga

Implementasi program Peduli Pulau Plus ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Handayani, salah satu warga, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus SKCK sebagai persyaratan melamar pekerjaan. Ia menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur DKI Jakarta atas fasilitasi layanan yang sangat membantu tersebut.

Sama halnya dengan Liana Kurniati (38), yang memanfaatkan layanan Dukcapil untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) bagi putrinya. Ia menilai kehadiran program terpadu ini sangat meringankan beban administrasi warga pulau. Berdasarkan rekapitulasi resmi selama dua hari pelaksanaan, tercatat sebanyak 114 layanan telah diserahkan kepada masyarakat. Layanan yang disalurkan mencakup spektrum luas, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan, pertanahan, perizinan, perbankan, hukum, hingga konsultasi transportasi laut, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan layanan publik di wilayah kepulauan.