Megawati Desak Hukuman Berat untuk Tersangka Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Megawati Soekarnoputri , Ketua Umum PDI Perjuangan, secara tegas mendesak agar pelaku penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dijatuhi hukuman yang berat.
- Pernyataan keras ini disampaikan Megawati di hadapan para kadernya di Sekolah Partai, pada Senin (9/11), sebagai bentuk kecaman atas tindakan yang dianggap mencederai nilai-nilai fundamental bangsa.
- "Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat.
Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, secara tegas mendesak agar pelaku penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dijatuhi hukuman yang berat. Pernyataan keras ini disampaikan Megawati di hadapan para kadernya di Sekolah Partai, pada Senin (9/11), sebagai bentuk kecaman atas tindakan yang dianggap mencederai nilai-nilai fundamental bangsa. "Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat. Dan untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan. Kayak apa ya keluarganya. Udah ndak ada dari Pancasila kita yang namanya perikemanusiaan itu," ujar Megawati, menegaskan bahwa tindakan tersebut telah melampaui batas etika dan hukum.
Kekecewaan Megawati bukan tanpa alasan; ia mengungkapkan bahwa dirinya sejak awal enggan memiliki ponsel karena menyadari potensi menjadi target penyadapan. "Nah saya bilang saya enggak mau punya hp. Karena disadap. Buktinya iya. Alat sadap digunakan padahal tidak boleh itu harus ada aturannya. Kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada," jelasnya. Pernyataan ini semakin mengukuhkan urgensi penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran privasi pejabat negara.
Empat Jenderal Aktif Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Dugaan praktik penyadapan ilegal ini ternyata melibatkan pejabat tinggi negara dan terjadi sejak tahun 2025. Sebagai respons, Presiden Prabowo memecat Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11). Bareskrim Polri kini telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka ini dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE, dengan tiga di antaranya telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Dampak Politik dan Tuntutan Keadilan Hukum
Kasus ini juga memicu dinamika politik internal, di mana Megawati meluruskan bahwa desakan pergantian Listyo Sigt Prabowo sejak awal bukan didasari oleh pretensi pribadi, melainkan karena penilaian bahwa masa tugasnya telah berakhir. "Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong. Bahwa itu Pak Sigit itu udah waktunya," kata Megawati. Selain Prabowo, sejumlah petinggi partai dan tokoh lain juga mengaku menjadi korban, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Buruh KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokahman, dan Ketua Umum GRIB Jaya Hercules. Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas aparat penegak hukum dalam menjaga supremasi hukum dan hak privasi warga negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Titah Terbaru Prabowo: 70% Hasil Tambang Wajib Milik Negara, Penguasaan Saham Jadi Prioritas

Vakum Wapres: Ekonom Sarankan Figur Berkompetensi Tinggi untuk Tembus Tekanan Ekonomi

Kementerian PU Distribusikan 894 Ribu Liter Air Bersih untuk Mitigasi Kekeringan di Babel dan Sulbar
