Pemkot Surabaya Ketat Penertiban Hunian: 246 Kamar Rusunawa Disekal, 3 Bangunan Kos Dilepas Izin
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Pemerintah Kota Surabaya tengah mengintensifkan pengawasan ketat terhadap sektor hunian sosial dan kos-kosan untuk memastikan kepatuhan perizinan serta integritas aset publik.
- Langkah tegas ini diambil menyusui ditemukannya pelanggaran serius pada rumah susun sederhana sewa ( Rusunawa ) dan bangunan kos yang mengabaikan aturan tata ruang.
- Dua kasus menonjol menjadi fokus utama penertiban ini.
Pemerintah Kota Surabaya tengah mengintensifkan pengawasan ketat terhadap sektor hunian sosial dan kos-kosan untuk memastikan kepatuhan perizinan serta integritas aset publik. Langkah tegas ini diambil menyusui ditemukannya pelanggaran serius pada rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan bangunan kos yang mengabaikan aturan tata ruang. Penertiban ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya strategis untuk menyeimbangkan hak warga atas tempat tinggal yang layak dengan tanggung jawab moral pengelola serta pemerintah dalam menjaga ketertiban kota.
Dua kasus menonjol menjadi fokus utama penertiban ini. Pertama, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyegel 246 kamar Rusunawa karena penghuninya menunggak sewa atau mengabaikan hak pengelolaan. Kedua, petugas menertibkan tiga bangunan kos lima lantai tanpa izin di kawasan Kandangan Jaya, Kecamatan Benowo, yang melanggar batas ketinggian bangunan di area permukiman. Kedua kasus ini memperlihatkan kompleksitas tantangan tata kelola hunian di Surabaya, di mana instrumen publik harus tetap menjadi milik masyarakat yang berhak, dan bangunan privat tidak boleh mengorbankan keselamatan serta kenyamanan lingkungan sekitar.
Menjaga Integritas Aset Publik dan Hak Wargha Berpenghasilan Rendah
Penyegelan Rusunawa merupakan bentuk perlindungan terhadap aset pelayanan publik yang dibangun menggunakan sumber daya negara. Dokumen perencanaan Pemkot Surabaya mencatat bahwa hingga tahun 2025, terdapat 26 Rusunawa dengan total 109 blok dan 5.209 unit. Untuk mempertahankan kelayakan, pada tahun 2026 pemerintah merencanakan rehabilitasi 10 bangunan. Ketika hak penghunian dialihkan secara tidak sah, kesempatan warga berpenghasilan rendah untuk mengakses hunian terjangkau menjadi tergerus. Oleh karena itu, penegakan kewajiban pembayaran sewa harus dilakukan dengan membedakan antara ketidakmampuan ekonomi dan pelanggaran aturan, dengan pendekatan pendampingan sosial yang manusiawi namun tetap tegas dalam melindungi aset publik.
Tantangan Tata Ruang dan Keseimbangan Hak Lingkungan
Dalam aspek bangunan kos, penertiban dilakukan karena rumah kos merupakan pilihan penting bagi masyarakat di tengah keterbatasan kemampuan memiliki rumah. Namun, penyediaan hunian tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan daya dukung kawasan. Bangunan kos lima lantai tanpa izin di Kandangan Jaya dinilai melanggar aturan perizinan dan batas ketinggian, yang berpotensi mengancam keselamatan penghuni dan mengganggu kenyamanan tetangga. Penindakan ini menegaskan bahwa menata hunian adalah tentang penghormatan terhadap hak setiap orang untuk tinggal dengan aman tanpa mengurangi hak orang lain atas lingkungan yang sehat. Kota Surabaya berkomitmen untuk terus mengawasi ketepatan sasaran penghuni, kondisi bangunan, dan kepastian hukum demi menciptakan ekosistem perkotaan yang tertib dan inklusif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Titah Terbaru Prabowo: 70% Hasil Tambang Wajib Milik Negara, Penguasaan Saham Jadi Prioritas

Vakum Wapres: Ekonom Sarankan Figur Berkompetensi Tinggi untuk Tembus Tekanan Ekonomi

Kementerian PU Distribusikan 894 Ribu Liter Air Bersih untuk Mitigasi Kekeringan di Babel dan Sulbar
