Vakum Wapres: Ekonom Sarankan Figur Berkompetensi Tinggi untuk Tembus Tekanan Ekonomi
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kekosongan posisi orang nomor dua di Indonesia ini memicu diskusi tajam di kalangan para ekonom.
- Ketegangan ekonomi saat ini ditandai oleh tekanan pada nilai tukar rupiah, keterbatasan ruang fiskal, dan tantangan dalam mendorong iklim investasi.
- Dalam kondisi tersebut, para ahli menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga kepastian kebijakan agar program pemerintah tetap berjalan efektif tanpa menghambat pertumbuhan.
Presiden Prabowo Subianto kini dihadapkan pada tugas krusial untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 September 2026. Kekosongan posisi orang nomor dua di Indonesia ini memicu diskusi tajam di kalangan para ekonom. Mereka menekankan bahwa figur pengganti bukan sekadar pilihan politik, melainkan harus memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi serta kapabilitas untuk memperkuat koordinasi antarlembaga di tengah tekanan global dan domestik.
Ketegangan ekonomi saat ini ditandai oleh tekanan pada nilai tukar rupiah, keterbatasan ruang fiskal, dan tantangan dalam mendorong iklim investasi. Dalam kondisi tersebut, para ahli menilai Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menjaga kepastian kebijakan agar program pemerintah tetap berjalan efektif tanpa menghambat pertumbuhan.
Kriteria Komitmen terhadap Disiplin Fiskal dan Independensi Bank Sentral
Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menegaskan bahwa wakil presiden yang ideal harus menunjukkan integritas dan kompetensi teknis yang kuat. "Di tengah tekanan rupiah, keterbatasan ruang fiskal, dan tantangan investasi, Indonesia membutuhkan sosok yang mampu membantu Presiden memperkuat koordinasi antarkementerian, menjaga kepastian kebijakan, serta mendorong investasi produktif," ujar Josua. Selain itu, ia menekankan pentingnya kemampuan untuk membangun kepercayaan investor melalui komitmen terhadap disiplin fiskal, kepastian hukum, dan independensi Bank Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan tidak boleh didasarkan semata-mata pada kompromi politik, melainkan harus mengutamakan rekam jejak dan kapasitas kepemimpinan yang jelas.
Menjawab Kebuntuan Regulasi dan Menjaga Momentum Pertumbuhan 5,47%
M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, sepakat bahwa figur terpilih harus teruji dalam menyelesaikan kebuntuan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Dengan mandat yang jelas dari Kepala Negara, Wakil Presiden baru harus siap turun tangan ketika terjadi tumpang tindih aturan atau perizinan yang berlarut, yang sering kali menjadi alasan pelaku usaha menunda ekspansi. Poin-poin penting dari diskusi ini meliputi:
- Pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 mencapai 5,47% secara tahunan, yang perlu dijaga momentumnya.
- Kebutuhan akan kepemimpinan yang menerjemahkan stabilitas politik menjadi pertumbuhan berkualitas.
- Fokus pada efisiensi birokrasi untuk menarik investasi produktif.
Secara keseluruhan, para ekonom menyiratkan bahwa masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada seberapa cepat dan efektif sosok baru di kursi wakil presiden dapat menjawab hambatan struktural, memastikan investasi mengalir, dan mempertahankan laju pertumbuhan yang sehat di tengah dinamika makroekonomi yang kompleks.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Titah Terbaru Prabowo: 70% Hasil Tambang Wajib Milik Negara, Penguasaan Saham Jadi Prioritas

Kementerian PU Distribusikan 894 Ribu Liter Air Bersih untuk Mitigasi Kekeringan di Babel dan Sulbar

Pemkot Surabaya Ketat Penertiban Hunian: 246 Kamar Rusunawa Disekal, 3 Bangunan Kos Dilepas Izin
