Presiden Prabowo Subianto Bertemu 10 Eks Kapolri di Hambalang, Kirim Pesan Keras Soal Otoritas Negara
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan 10 mantan Kepala Polri di Hambalang, Kabupaten Bogor , Jawa Barat, pada Minggu (8/11).
- Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) , Bambang Rukminto , menilai pertemuan tersebut memiliki dimensi komunikasi kekuasaan yang kuat.
- "Yang sedang menghadapi persoalan hukum adalah individu dan pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan institusi Polri sebagai keseluruhan," tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan 10 mantan Kepala Polri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Langka strategis ini dinilai para pengamat bukan sekadar silaturahmi, melainkan sinyal keras mengenai kendali politik dan otoritas negara di tengah memanasnya isu dugaan penyadapan ilegal oleh pejabat tinggi kepolisian sebelumnya.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai pertemuan tersebut memiliki dimensi komunikasi kekuasaan yang kuat. Kehadiran Presiden didampingi Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala BIN menunjukkan bahwa Istana tidak memandang kasus ini sebagai konflik internal institusi, melainkan persoalan yang menyentuh kewibawaan dan keamanan negara secara keseluruhan.
Menjaga Legitimasi Institusi Polri dari Krisis Hukum
Bambang menjelaskan bahwa dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis, Presiden ingin menegaskan bahwa masalah hukum yang sedang dihadapi Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dan pihak terkait tidak identik dengan institusi Polri secara utuh. "Yang sedang menghadapi persoalan hukum adalah individu dan pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan institusi Polri sebagai keseluruhan," tegasnya. Hal ini krusial mengingat penyadapan yang terungkap tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan masyarakat, yang berpotensi memicu krisis legitimasi di tubuh institusi pengayom masyarakat.
Reposisi Kapolri Suyudi Ario Seto di Mata Istana
Pertemuan ini juga berfungsi sebagai upaya membangun legitimasi bagi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Bambang mencatat, Suyudi tidak berdiri sendiri menghadapi masa sulit, melainkan didukung secara simbolik oleh para pendahulu dan Presiden. "Kepemimpinan Polri sekarang harus dipahami sebagai kelanjutan institusi, tetapi sekaligus memiliki kesempatan melakukan koreksi terhadap persoalan pada periode sebelumnya," ujar Bambang. Sepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Jenderal (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, dan lima eks Kapolri lainnya.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Mantan Wali Kota Depok Badrul Kamal Tutup Usia, Jenazah Dimakamkan di Cikereteg

Bulog Perkuat Distribusi Beras Premium dan SPHP Jelang Natal-Tahun Baru 2027, Antisipasi Kenaikan Harga

Lompatan 3 Kali Lipat: Gen Halal Championship Genjot Partisipasi Generasi Muda ke Industri Halal
