Letjen Kristomei Sianturi Resmi Pimpin BNPB, Tekankan Empat Prinsip Kolaborasi Hadapi Ancaman Bencana

Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi resmi mengemban amanah sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10). Penunjukan ini menandai pergantian kepemimpinan strategis di lembaga penanggulangan bencana nasional, menggantikan Letjen TNI Suharyanto, di tengah tantangan kompleks seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga erupsi gunung api yang kerap melanda wilayah Indonesia.

Kristomei, yang lahir di Kotabumi, Lampung Utara, pada 6 Mei 1976, membawa rekam jejak panjang di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pendidikan militernya yang solid, mulai dari Akademi Militer hingga magister manajemen pertahanan di Universitas Pertahanan, menjadi fondasi bagi kariernya yang mencakup berbagai jabatan operasional dan strategis, termasuk pengalaman di bidang penerangan militer dan komando kewilayahan.

Rekam Jejak Strategis dari Komando Pasukan hingga Penerangan Militer

Perjalanan karier Kristomei diwarnai oleh penugasan-penugasan krusial yang membentuk kompetensi kepemimpinannya. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak (2013–2014) dan memimpin Yonif Para Raider 328. Pengalaman operasional tersebut berlanjut pada posisi strategis seperti Sekretaris Pribadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (2017) dan Asisten Operasi Kepala Staf Kodam I/Bukit Barisan (2020–2022). Selain itu, ia juga memiliki jejak pengabdian internasional melalui misi perdamaian UNIFIL di Lebanon, yang berbuah penghargaan UNIFIL Medal dan Military Valour Medal.

Di ranah komunikasi publik dan pendidikan militer, Kristomei sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD (2023–2024) dan Kepala Pusat Penerangan TNI pada awal 2025. Ia juga pernah dipercaya sebagai Wakil Gubernur Akademi Militer (2024–2025) serta memimpin Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten yang membawahi Lampung dan Bengkulu. Kombinasi pengalaman di bidang operasi, penerangan, dan komando daerah ini dianggap relevan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana.

Fokus Kolaborasi dan Respons Cepat dalam Kebijakan Penanganan Bencana

Usai dilantik, Kristomei menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan respons cepat terhadap bencana yang sedang terjadi. Ia menggarisbawahi empat prinsip utama dalam kepemimpinannya, yaitu kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan multipihak, mulai dari kementerian/lembaga, TNI, Polri, hingga partisipasi aktif masyarakat, guna memastikan penanganan bencana berjalan efektif.

Langkah awal yang direncanakan adalah konsolidasi internal untuk memetakan kondisi lembaga sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Kristomei juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dengan lembaga teknis seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dengan latar belakang militer yang kuat, tantangan utama BNPB di bawah kepemimpinannya kini berfokus pada optimalisasi kesiapsiagaan dan kecepatan respons menghadapi berbagai ancaman bencana nasional.