BGN Tegaskan Tak Ada Pemotongan Gaji Pengawas MBG, BNPB Lanjutkan Penanganan Longsor di Sanggau

Kebijakan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penanganan bencana alam menjadi sorotan utama dalam rangkuman berita nasional pada Jumat (6/11). Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas membantah adanya kewajiban bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengurangi jumlah tenaga relawan, sekaligus memastikan bahwa gaji pengawas gizi dan keuangan tidak terdampak oleh pembatasan biaya operasional. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa penanganan dampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, masih terus dilakukan oleh petugas gabungan menyusul cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut.

Klarifikasi dari BGN ini bertujuan untuk meredam kekhawatiran di lapangan terkait efisiensi anggaran yang sempat memicu spekulasi pemutusan hubungan kerja bagi para relawan. Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pendekatan yang diambil adalah penyesuaian perhitungan kebutuhan tenaga kerja, bukan pengurangan paksa. "Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat," ujar Tysa dalam keterangannya di Jakarta.

Klarifikasi Kebijakan Operasional MBG dan Jaminan Gaji Pengawas

BGN menegaskan bahwa pembatasan biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari tidak akan menyentuh komponen gaji pengawas gizi dan keuangan. Tysa Novenny memastikan bahwa gaji tersebut berada di luar komponen biaya operasional harian tersebut. "Sekali lagi, jangan khawatir. Gaji pengawas gizi dan keuangan berada di luar komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat," tegasnya. Ia menambahkan bahwa mekanisme pembayaran gaji pengawas dilakukan melalui skema top up virtual account (VA) yang dilakukan setiap 10 hari sekali kepada masing-masing SPPG, sehingga menjamin kontinuitas pembayaran bagi para pengawas.

Sementara itu, isu pendidikan juga menjadi perhatian dengan peluncuran Joint Centre for English Language Education and Leadership oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan The Education University of Hong Kong (EdUHK). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyebut inisiatif ini strategis untuk memperkuat pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar.

Penanganan Banjir dan Longsor di Sanggau Terus Dilakukan

Di sektor kebencanaan, BNPB menyatakan penanganan dampak banjir yang disertai tanah longsor di Dusun Nekan, Desa Nekan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, terus dilakukan. Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan bahwa peristiwa ini dipicu oleh hujan intensitas tinggi sejak Selasa (3/11) dini hari yang membuat tanah jenuh dan labil. Longsor akhirnya terjadi pada Rabu (4/11) pukul 11.00 WIB, dengan rincian dampak sebagai berikut:

• Peningkatan debit air akibat hujan deras berkepanjangan.
• Tanah menjadi jenuh dan labil hingga memicu longsor.
• Material longsor mengenai sejumlah rumah warga.
• Kerusakan terjadi pada beberapa bagian bangunan rumah.

"Material longsor mengenai sejumlah rumah warga sehingga mengakibatkan kerusakan pada beberapa bagian bangunan," ujar Berton. Petugas gabungan saat ini masih fokus pada evakuasi dan penanganan dampak lanjutan untuk memastikan keselamatan warga terdampak di wilayah Kalimantan Barat tersebut.