Belajar dari Korsel: Komunikasi Krisis sebagai Solusi Benang Kusut Politik Indonesia

Indonesia kini menghadapi krisis multidimensi yang ditandai oleh kebuntuan politik elite, dugaan penyadapan kepala negara, friksi antarinstansi, hingga lonjakan harga kebutuhan pokok. Dalam situasi di mana kepercayaan publik terkikis akibat komunikasi pemerintah yang terputus-putus dan reaktif, pelajaran berharga dapat ditarik dari pengalaman Korea Selatan (2016–2017). Saat itu, Negeri Ginseng berhasil memulihkan stabilitas nasional pasca-skandal Presiden Park Geun-hye bukan melalui pembungkaman informasi, melainkan lewat transformasi radikal strategi komunikasi krisis.

Pelajaran dari Transisi Kepemimpinan Moon Jae-in

Awal krisis di Korea Selatan diperparah oleh pendekatan defensif pemerintah yang memilih menutup pintu informasi dan mengeluarkan bantahan normatif, memicu jutaan warga turun ke jalanan Seoul dengan lilin menuntut transparansi. Titik balik terjadi saat transisi kepemimpinan menuju Presiden Moon Jae-in, yang mengimplementasikan prinsip Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari W. Timothy Coombs. Strategi ini menekankan bahwa semakin parah krisis, semakin besar tuntutan akomodasi organisasi terhadap publik, meninggalkan sikap lepas tangan demi membangun kembali kepercayaan.

Langkah konkret diambil melalui pembentukan tim investigasi independen untuk menangani skandal korupsi dan penyadapan. Alih-alih bersembunyi di balik birokrasi, juru bicara tim memberikan taklimat media harian secara langsung dan gamblang, merinci figur yang diperiksa serta temuan sementara. Pendekatan rebuilding reputation ini dilengkapi dengan transparansi tingkat tinggi, di mana pemimpin negara dan menteri utama tampil langsung tanpa perantara staf humas, memastikan narasi resmi selalu selaras dengan tindakan penegakan hukum di lapangan.

Membedah Ulang Pola Komunikasi Publik Domestik

Berbeda dengan respons awal pemerintah Korea Selatan, dinamika di Indonesia saat ini masih diselimuti kabut tebal informasi. Ketidakmampuan pemangku kebijakan dalam menyajikan penjelasan yang jujur, empatik, dan koheren justru menyuburkan spekulasi liar serta ketakutan masyarakat. Absennya komunikasi proaktif membuat isu sensitif seperti penyadapan kepala negara dan konflik institusional berkembang menjadi ancaman bagi kohesi sosial.

Untuk mengurai benang kusut ini, pemerintah perlu mencontoh keberanian struktural Korea Selatan dalam mengelola krisis:

• Meninggalkan strategi defensif atau bantahan satu arah yang kontraproduktif.
• Menerapkan pemberian informasi membimbing (instructing information) secara konsisten untuk menenangkan kecemasan publik.
• Mendorong transparansi radikal melalui keterlibatan langsung pejabat tinggi dalam klarifikasi isu strategis.

Dengan menyelaraskan komunikasi publik yang terbuka dan berempati dengan langkah nyata penegakan hukum, Indonesia berpotensi membalikkan keadaan dari ambang ketidakpercayaan menjadi pemulihan legitimasi negara, sebagaimana keberhasilan yang dicapai Korea Selatan dalam waktu relatif singkat. Proses pemulihan legitimasi ini juga dapat diiringi dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat untuk memperkuat kembali kontrak sosial antara negara dan masyarakatnya.