Banyuwangi Raih GM-DTGI 2026, Teladani Digitalisasi Bansos Nasional

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dinobatkan sebagai juara pertama penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026 yang dianugerahkan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Penghargaan ini mempertemukan pengakuan atas kinerja optimal Kabupaten Banyuwangi dalam tata kelola transformasi digital, khususnya pada implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penghargaan tersebut diberikan dalam Seminar Nasional bertajuk "Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan" di Auditorium MM FEB UGM.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa transformasi digital di Banyuwangi bukan sekadar pemasangan teknologi, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat pelayanan dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Komitmen ini dibangun secara berkelanjutan melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga tingkat desa.

Efek Tata Kelola dan Integrasi Layanan Publik

Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa integrasi layanan dan penguatan tata kelola data menjadi prioritas utama agar inovasi digital benar-benar menjawab kebutuhan warga. "Transformasi digital harus memberikan manfaat bagi masyarakat, oleh karena itu kami terus mendorong integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, meningkatkan kapasitas aparatur dan memastikan inovasi digital yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan warga," ujarnya. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik secara menyeluruh.

Dalam pembangunan ekosistem digital tersebut, fokus Banyuwangi tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas data dan efisiensi birokrasi. Beberapa poin fokus implementasi yang menjadi dasar penghargaan ini meliputi:

• Penguatan regulasi dan integrasi sistem lintas sektor
• Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN)
• Perkembangan layanan digital hingga tingkat desa
• Penguatan tata kelola data untuk transparansi

Kepercayaan Pusat pada Digitalisasi Bantuan Sosial

Apresiasi terhadap upaya tersebut juga datang dari pemerintah pusat, yang memberikan kepercayaan khusus kepada Banyuwangi untuk menjadi percontohan nasional dalam digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Melalui aplikasi Portal Perlinsos, Banyuwangi ditunjuk sebagai model atau "laboratorium hidup" untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan. "Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga, di mana Banyuwangi menjadi model 'laboratorium hidup' transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional," kata Ipuk Fiestiandani. Keberhasilan di sektor ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi daerah lain dalam mengoptimalkan efisiensi anggaran dan keadilan sosial melalui teknologi informasi.