Wali Kota Hendra Hidayat Ungkap Empat Inovasi Strategis di Balik Komitmen Pengarusutamaan Gender Jakarta Utara

Pemerintah Kota Jakarta Utara menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan hak bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penerapan menyeluruh Pengarusutamaan Gender (PUG). Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menyatakan bahwa penerapan PUG bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan bentuk kehadiran nyata pemerintah untuk memastikan perempuan, laki-laki, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan mendapatkan akses setara terhadap layanan publik serta ruang pengambilan keputusan. Pernyataan ini disampaikan dalam pelaksanaan verifikasi lapangan (Verlap) Penyelenggaraan PUG Tingkat Nasional 2026 yang berlangsung di Jakarta.

Komitmen tersebut didorong oleh kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tujuh proses pembangunan daerah. Pendekatan ini mencakup seluruh siklus mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hendra Hidayat menegaskan bahwa penguatan regulasi, integrasi data terpilah, serta perluasan Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi kunci strategis untuk memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan kota.

Empat Inovasi Strategis dan Peran Penting Kelompok Kerja

Untuk mengakselerasi tujuan tersebut, Pemkot Jakarta Utara mengembangkan empat inovasi strategis berbasis data terpilah dan responsif gender. Inovasi-inovasi tersebut meliputi:

• Implementasi Trans RT/RW untuk penataan tata ruang yang lebih inklusif;
• Perluasan alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) di tingkat kota;
• Penguatan penyediaan infrastruktur yang ramah bagi kelompok rentan;
• Program pencegahan kematian dengan Partisipasi Keluarga untuk Ibu Hamil dan Nifas (PAPIKU).

Berbagai langkah tersebut diperkuat melalui keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG serta sinergi antarperangkat daerah. Hendra optimistis bahwa penguatan PUG akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan gender, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh elemen masyarakat.

Fokus Evaluasi Nasional dan Standar Integritas Tinggi

Dari sisi penilaian nasional, Agustina Erni Susiyanti, perwakilan Tim Verlap Kemen PPPA RI, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian, implementasi kebijakan, serta berbagai kendala dalam penerapan PUG di daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perumusan langkah strategis untuk memperkuat pembangunan yang setara. Ia menegaskan bahwa penguatan PUG harus tercermin secara konkret dalam siklus pembangunan dan rencana kerja pemerintah daerah.

Hasil verifikasi lapangan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan penerima penghargaan PPE 2026, meskipun penetapan akhir didasarkan pada keseluruhan rangkaian penilaian. Agustina menjamin bahwa seluruh rangkaian evaluasi dilaksanakan secara profesional, objektif, dan transparan. Tim penilai memegang teguh pakta integritas serta menolak segala bentuk gratifikasi untuk menjaga kredibilitas proses penentuan penghargaan nasional tersebut.