KPK: Bobby Rasyidin Kooperatif Kembalikan Rp2 M, Klarifikasi Bukan Terkait Jabatan Dirut KAI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa Boby Raridin (Bobi Raridin), Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), bersikap kooperatif dengan menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar kepada lembaga antirasuah tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyerahan dana ini dilakukan setelah Boby mengetahui keterkaitannya dengan perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina periode 2018-2023. "Bahwa dalam penyitaan tersebut yang bersangkutan secara kooperatif kemudian menyerahkan ataupun mengembalikan sejumlah uang Rp2 miliar tersebut, yang kemudian atas pengembalian ini dilakukan penyitaan oleh penyidik," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/11).

KPK memastikan bahwa proses penyitaan dan pengembalian dana ini sama sekali tidak berkaitan dengan kapasitas Boby sebagai Direktur Utama PT KAI saat ini. Budi meluruskan informasi yang beredar di media bahwa kasus ini menyangkut jabatan lamanya sebagai Direktur Utama PT LEN Industri. "Jadi kami sekaligus meluruskan beberapa informasi yang beredar di media bahwa penyitaan terhadap Saudara BR ini bukan kapasitas yang bersangkutan sebagai Dirut PT KAI karena memang tempus perkaranya sudah lama 2018 sampai 2023 dengan sprindik tahun 2024," tegasnya. Penegasan ini penting untuk memisahkan isu hukum personal dari kinerja institusi transportasi nasional yang kini dipimpinnya.

Kronologi Penyitaan dan Klarifikasi Hukum

Proses hukum dalam kasus ini telah berjalan melalui beberapa tahapan krusial. Penyidik KPK melakukan penyitaan terhadap dana tersebut pada Agustus 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan permintaan klarifikasi langsung kepada Boby pada 28 Agustus 2025. Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa dana Rp2 miliar itu diduga bersumber dari salah satu tersangka dalam kasus digitalisasi SPBU tersebut. "Pascapenyitaan itu, kemudian penyidik melakukan pendalaman dan analisis berkaitan dengan uang-uang tersebut hubungannya dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini," jelasnya. Sikap kooperatif Boby dinilai membantu KPK dalam mengungkap alur distribusi dana dalam skema korupsi pengadaan proyek tersebut.

Sebagai konteks, KPK telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU Pertamina untuk periode 2018-2023 sejak September 2024. Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut telah menahan tiga tersangka utama, yaitu Elvizar, Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) periode 2017-2019; Dian Rachmawan; serta Weriza, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation (SGM SSO) Procurement PT Telkom Indonesia (Persero) periode 2012-2020. Penahanan ketiga tersangka ini dilakukan pada 4 Agustus 2026, menandai babak baru dalam pengungkapan jaringan korupsi di sektor pengadaan teknologi energi.

Respons Bobby dan Dampak terhadap Citra Institusi

Menanggapi pemberitaan yang ramai, Boby Raridin menyatakan kaget dan sedih atas isu yang beredar. Dalam keterangan resminya, Boby membantah narasi yang dianggap tidak benar dan menegaskan bahwa pada hari kejadian, ia sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan inspeksi keselamatan di perlintasan sebidang. "Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," kata Boby. Klarifikasi publik ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap operasional PT KAI yang terus berjalan normal di tengah sorotan hukum terhadap mantan pimpinannya.